Belanja Publik Seret, Belanja Aparatur Terserap Rp335,5 Miliar

Kepala DJPB NTB, Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja publik di NTB sampai pertengahan Februari  masih seret. Penyerapan anggaran masih didominasi belanja aparatur atau belanja pegawai mencapai Rp335,5 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengungkapkan, realisasi belanja Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota periode Januari – Februari baru 4,29 persen. Belanja 11 Pemda masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp335,5 miliar atau 12,34 persen.

Iklan

Sedangkan belanja publik seperti belanja barang baru Rp109,8 miliar atau 3,31 persen, belanja modal baru Rp29 miliar atau 1,28 persen, dan belanja transfer baru Rp43 miliar atau 1,17 persen. Total realisasi belanja di NTB hingga saat ini baru Rp518,5 miliar atau 4,29 persen.

Pagu belanja untuk 11 Pemda di NTB pada 2019 sebesar Rp12,07 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai Rp2,7 triliun, belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp2,2 triliun, Bansos Rp18,7 miliar dan belanja transfer Rp3,7 triliun.

Syarwan merincikan, realisasi belanja untuk masing-masing Pemda. Untuk Pemprov NTB baru Rp30,9 miliar atau 1,32 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp14,8 miliar, belanja barang Rp8,6 miliar dan belanja modal Rp7,4 miliar.

Lombok Barat baru Rp65,3 miliar atau 6,97 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp28,8 miliar, belanja barang Rp5,5 miliar, belanja modal Rp362 juta dan belanja transfer Rp31,12 miliar.

Lombok Tengah baru Rp38,4 miliar atau 3,3 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp27,6 miliar, belanja barang Rp10 miliar, belanja modal Rp694 juta. Kemudian Lombok Timur baru Rp29,8 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp24,9 miliar, belanja barang Rp4,8 miliar, belanja modal Rp103 juta.

Kabupaten Bima baru Rp21,2 miliar atau 2,82 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp15,6 miliar, belanja barang Rp4,8 miliar, belanja modal Rp824 juta. Kabupaten Sumbawa baru Rp35 miliar atau 4,15 persen. Dengan rincian, belanja pegawai Rp19,8 miliar, belanja barang Rp12 miliar, belanja modal Rp3,2 miliar.

Kabupaten Dompu baru Rp19 miliar atau 4,12 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp13,7 miliar, belanja barang Rp5,08 miliar, belanja modal Rp169 juta. Kabupaten Sumbawa Barat baru Rp10,5 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp6,7 miliar, belanja barang Rp3,5 miliar, belanja modal Rp268 juta.

Kabupaten Lombok Utara baru Rp21,4 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp6,2 miliar, belanja barang Rp2,3 miliar, belanja modal nol dan belanja transfer Rp12,8 miliar.

Selanjutnya, Kota Mataram baru Rp207 miliar atau 6,92 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp163 miliar, belanja barang Rp42,5 miliar, belanja modal Rp2 miliar. Terakhir, Kota Bima baru Rp38,9 miliar atau 9,75 persen. Dengan rincian belanja pegawai Rp14,7 miliar, belanja barang Rp10,2 miliar, belanja modal Rp13,9 miliar.

Syarwan mengatakan, pihaknya menyayangkan masih rendahnya realisasi belanja Pemda. Seharusnya, sejak awal tahun anggaran Pemda sudah mulai merealisasikan anggaran. Agar roda perekonomian ikut bergerak.

Melihat rendahnya realisasi anggaran, terutama belanja publik atau belanja modal. Pihaknya berencana akan memanggil seluruh Satuan Kerja (Satker) pada Maret mendatang. Tujuannya agar terjadi percepatan realisasi anggaran di NTB. Terlebih, NTB baru bangkit dari bencana gempa. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian di NTB.

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai masih rendahnya realisasi belanja pemerintah di NTB mengatakan Pemda akan memaksimalkan belanja. Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran pada awal tahun anggaran terjadi dimana-mana.

‘’Tapi pelan-pelan. Karena dimana-mana biasanya begitu. Tapi alangkah indahnya kalau belanja itu bisa di awal. Jangan melulu di akhir,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, akan memberikan perhatian yang serius terkait dengan penyerapan anggaran ini. Jangan sampai, anggaran banyak yang dieksekusi di akhir tahun. ‘’Kalau di akhir, ndak terprogram dengan baik. Tidak terencana, yang penting habis anggarannya. Saya akan beri perhatian khusus,’’ tandasnya. (nas)