Belanja Pemprov NTB Baru Terserap Rp3,5 Triliun

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan realisasi belanja APBD Perubahan 2020 hingga akhir Desember mendatang sebesar 94 persen. Sementara, sampai 6 November 2020, belanja Pemprov NTB baru terserap sebesar Rp 3,53 triliun lebih atau 64,59 persen dari total belanja sebesar Rp5,47 triliun.

‘’Prognosis per 31 Desember nanti kita perkirakan 94 persen terealisir. Pada posisi Rp5,043 triliun,’’ sebut Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Mataram, Selasa, 10 November 2020.

Dengan kondisi belanja seperti itu, menjadi proyeksi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dalam penyusunan RAPBD 2021. Ketua TAPD NTB ini mengatakan sejak pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya refocusing dan realokasi anggaran, Pemda merasa babak belur.

‘’Satu tahun ini babak belur rasanya, refocusing dan realokasi anggaran. Sekarang dalam tahap penyusunan APBD 2021 dalam suasana prihatin. Karena 2020 kita bermain pada angka Rp5,7 triliun, begitu Covid penurunan APBD Perubahan menjadi Rp5,3 triliun,’’ sebutnya.

Berdasarkan data Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) NTB, realisasi keuangan APBD Perubahan sampai dengan 6 November 2020, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu. APBD Perubahan 2020 ditetapkan sebesar Rp5,478 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp3,283 triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,194 triliun.

Kepala Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., menyebutkan, realisasi keuangan atau belanja APBD Perubahan hingga 6 November 2020 baru terserap sebesar  Rp 3,53 triliun lebih atau 64,59 persen. Serapan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelum yaitu 66,73 persen atau Rp 3,63 triliun lebih.

Sedangkan progres fisik APBD Perubahan 2020 sudah tercapai sebesar 73,56 persen. Progres ini lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 74,06 persen.

Sadimin menjelaskan, beberapa paket kegiatan konstruksi yang kegiatan fisiknya sudah selesai 100 persen. Namun pada tahun anggaran 2020 hanya dibayarkan uang muka sebesar 30 persen, sisanya dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan sisa pembayaran sebesar 70 persen akan dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2021.

Untuk paket pekerjaan konstruksi percepatan jalan tahun jamak 2020 – 2022 senilai Rp 750 miliar. Progres sampai dengan 6 November yaitu seluruh paket pekerjaan konstruksi jalan sebanyak 16 paket dalam proses tender pada portal pengadaan nasional LPSE Provinsi NTB. Sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, pada bulan Desember seluruh paket pekerjaan tersebut akan berkontrak dan akan segera memulai kegiatan pekerjaan konstruksinya. (nas)