Belanja Pegawai Pemprov NTB Naik Rp 772 Miliar, Tapi Tidak Diimbangi DAU

Mataram (Suara NTB) – Dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, APBD NTB tahun 2017 mendatang akan diwarnai kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 772.874.443.436,83 akibat ditariknya sejumlah aparatur sipil negara dari kabupaten ke provinsi bersamaan dengan berpindahnya kewenangan kabupaten ke provinsi. Kenaikan ini tidak diimbangi dengan jumlah DAU yang penambahannya hanya mencapai Rp 541.180.036.130,00.

Ulasan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. L. Pattimura Farhan S.Ag, M.HI, dalam rapat paripurna DPRD NTB yang membahas tentang APBD NTB 2017, Rabu, 23 November 2016.

Iklan

Menurut Pattimura, bertambahnya DAU sebesar Rp 541 miliar lebih itu dihitung berdasarkan asumsi DAU yang dikurangi pada perubahan APBD 2016 atau 379.280.840.710,00 dari asumsi DAU di APBD Murni 2016.

Pattimura mengutarakan, dengan kondisi itu, Pemprov NTB dapat dikatakan telah kehilangan Rp 231.694.407.306,83 (231 Milyar Rupiah) potensi belanja pembangunan akibat perpindahan jumlah pegawai tersebut.

Untungnya, Pemprov NTB terbantu dengan masuknya sejumlah komponen dana. “Pada tahun anggaran 2017 ini, kita terbantu dengan rencana masuknya uang pengembalian investasi dari angkasa pura sebesar 106 Milyar; yang artinya pada tahun depan, pemerintah provinsi akan kehilangan potensi pendapatan sebesar 106 Milyar. Hemat kami, kita perlu memikirkan skenario jalan keluar dari tekanan belanja daerah yang meningkat, sementara pendapatan kita peningkatannya melambat,” ujar Pattimura.

Terkait dengan kondisi tersebut, Fraksi PKS DPRD NTB pun menyarankan kepada Gubernur NTB untuk meminta komitmen pemerintah Pusat secara sungguh-sungguh, agar penguatan kewenangan pemerintah provinsi juga diiringi dengan penguatan kewenangan pendapatan daerah dan dan juga kepastian tambahan besaran alokasi DAU pada APBD Provinsi.

Terkait belanja pegawai, FPKS DPRD NTB menilai, pertambahan belanja pegawai sangatlah besar, yaitu mencapai 124,84 persen.

  Silpa Besar, Perencanaan Pemda Kurang Matang

“Inilah pertumbuhan belanja terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang tentu saja akan membawa tekanan kepada belanja-belanja pembangunan karena anggaran daerah tersedot kepada belanja rutin,” ujar Pattimura. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here