Belanja Modal Tak Dinaikkan, DPRD Lobar Ancam Tolak RAPBD

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) bakal mengupayakan agar belanja publik khususnya belanja modal untuk keperluan masyarakat dinaikkan pada APBD tahun depan. Pasalnya, pada draf KUA PPAS yang telah disetujui jumlah belanja modal jauh dibandingkan belanja pegawai. Perbandingannya bahkan mencolok, hampir tiga kali lipat. Pada pembahasan RAPBD nanti akan diupayakan belanja modal berubah signifikan.

Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. M. Zulkarnain, menjelaskan, pada pembahasan KUA-PPAS DPRD setuju ada kenaikan belanja modal, sehingga disepakati dalam paripurna. Akan tetapi peningkatan untuk belanja modal itu akan dibahas pada pembahasan RAPBD pekan ini. Pihaknya akan konsen untuk menaikkan belanja publik dan modal supaya disetujui di APBD tahun depan.

Iklan

“Kami tidak setuju (menolak red) RAPBD nanti, jika belanja modal itu rendah sebab sudah ada ketentuan porsi belanja publik dan aparatur itu,” tegas Zulkarnain.

Ia menegaskan, belanja pegawai tak bisa dikotak-katik, karena sudah dipatok melalui DAU pemerintah pusat. Namun teknisnya untuk menaikkan belanja publik nanti melalui upaya menaikkan PAD. Untuk kenaikan PAD, dirinya tak setuju jika dinaikkan hanya 10 persen atau Rp 21 miliar, dari Rp 209 miliar menjadi 230 miliar. Ia meminta kenaikan dua kali lipat dari target menjadi 20 persen atau Rp 49 miliar.

Diketahui dalam draf KUA PPAS RAPBD tahun 2017 yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif, belanja pegawai tahun depan menembus Rp 656 miliar lebih. Jumlah belanja pegawai ini tiga kali lipat dibandingkan belanja modal untuk masyarakat yang hanya Rp 295 miliar lebih. Rinciannya, belanja tidak langsung menembus angka Rp 893 miliar lebih atau hampir 900 miliar dari total APBD. Meskipun belanja tidak langsung ini menurun 9 persen atau  Rp 88 miliar lebih dari APBD-P tahun 2016 sebesar Rp 982 miliar lebih, namun patut disayangkan belanja pegawai paling mendominasi mencapai Rp 656 miliar lebih.

  Hindari Kebuntuan, Pemilihan Wabup Perlu Diantisipasi

Dalam komponen belanja langsung terdapat belanja hibah yang nilainya sangat kecil, mencapai hanya , 11 miliar lebih. Sedangkan belanja langsung tahun 2017, jauh lebih sedikit hanya Rp 678 miliar lebih. Meskipun kenaikan terdapat sekitar 39 miliar atau 6,2 persen dibandingkan belanja langsung pada APBD-P tahun ini sebesar Rp 638 miliar lebih, namun belanja yang langsung menyentuh masyarakat seperti belanja modal hanya Rp 295 miliar lebih. Jumlah ini nyaris sama dengan belanja barang dan jasa pada item belanja langsung tersebut mencapai Rp 294 miliar lebih.

Menanggapi pernyataan dewan ini, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menegaskan terkait item belanja pegawai yang dimaksud Rp 656 miliar lebih tersebut tidak semua belanja pegawai, namun ada sertifikasi guru. Menurut sekda tak relevan jika dibandingkan belanja pegawai dengan belanja modal, sebab alokasi dasar penggunaan DAU itu Rp 784 M untuk belanja pegawai dulu, setelah belanja pegawai dipenuhi barulah memenuhi belanja yang lain.“Sekali lagi, belanja pegawai itu termasuk sertifikasi guru,” jelas Sekda. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here