Bekerja di Luar Negeri, CPMI Harus Bersertifikat

0
Abdul Hadi. (Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan Calon Pekerja Migrant Indonesia (CPMI) masih menunggu negara penempatan bekerja dibuka. Visa pemberangkatannya bahkan sudah diterbitkan pemerintah. CPMI yang akan diberangkatkan ini adalah yang sudah didaftar oleh perusahaan-perusahaan yang akan menempatkannya bekerja.

Kebanyakan, tujuannya adalah Malaysia. Sementara negara ini sendiri masih memberlakukan lock down bagi pendatang luar untuk meminimalisir penambahan kasus Covid-19. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Abdul Hadi, S. Sos, ditemui di sela-sela kunjungan Menaker RI, Hj. Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si di Desa Gelogor, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 19 Februari 2021 menerangkan, peluang kerja keluar negeri tetap ada.

IKLAN

Hanya saja sementara ini dimatangkan peningkatan perlindungan tenaga kerja diluar negeri, disamping karena corona. “Padahal sudah dianggap pulih, naik lagi angka Covidnya. Yang sudah keluar visa sudah 6 ribu lebih di NTB,” ujarnya. Jumlah ini dianggap besar. Mereka yang visanya sudah terbit ini adalah CPMI yang sudah mendaftar lama. Belum lagi yang baru-baru mengajukan untuk bekerja di luar negeri. Jumlahnya bisa bertambah signifikan.

Hadi menambahkan, ada aturan baru terkait Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia, bahwa sertifikat kompetensi merupakan satu kewajiban dimiliki CPMI sebelum diberangkatkan. “Tidak bisa ke luar visa tanpa memiliki sertifikasi. Di dalam undang-undang juga diatur bahwa pelatihan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Dengan ketentuan ini, secara otomatis seluruh CPMI harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, kemudian disertifikasi. Barulah ia diakui sebagai CPMI. Pelatihan dan sertifikasi dilakukan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang sudah diakui oleh pemerintah kata Hadi. (bul)