Begini Sentilan Anggota Dewan KLU Soal Pengadaan “Boat Pelesiran”

Tanjung (Suara NTB) – Penanganan sampah khususnya di 3 Gili yang dilakukan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkesan belum serius. Utamanya setelah DPRD tahu, baru-baru ini Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan boat sampah yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Wah itu parah, karena itu bukan boat untuk kebutuhan sampah. Dari desain saja tidak masuk akal, boat itu jenisnya untuk angkut orang buat pelesiran,” sentil Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., Rabu, 22 Februari 2017 usai bertolak dari lokasi TPA Gili Trawangan.

Iklan

Menurut dia, boat yang diadakan melalui APBD P 2016 sangat tidak memenuhi syarat untuk mengangkut volume sampah yang banyak di 3 Gili. Oleh karenanya, Dewan KLU akan merekomendasikan pengadaan sampah yang lebih besar guna menangani sampah secara terintegrasi.

“Kita akan rekomendasikan supaya pemerintah membuat kapal, bukan seperti kemarin. Untuk dua gili (Meno dan Air) cukup 1 boat dengan daya angkut 10 GT, dua kali shift tiap hari bisa selesai. Sedangkan Trawangan khusus 1 boat (boat lama) karena volume sampahnya lebih banyak,” tegasnya.

Saat turun ke TPA Trawangan dan melihat dari dekat penanganan sampah serta kenyamanan dan keamanan wilayah 3 Gili, politisi PDIP KLU ini menilai penanganan sampah belum terintegrasi dengan baik, terutama pascapelepasan penanganan oleh Forum Masyarakat Peduli Sampah (FMPL) Gili Trawangan.

Dari pengaturan penempatan sampah saja, Dewan melihat petugas masih bekerja dua kali. Sampah diangkut dati hotel ke TPA, dan selanjutnya dari TPA sampah diangkut lagi ke boat.

Dewan berpendapat, penanganan sampah agar dilakukan sekaligus. Sampah dari hotel diangkut ke salah satu titik penjemputan di pinggir pantai untuk selanjutnya dinaikkan ke boat. Cara ini dinilai lebih efektif dan tidak menimbulkan penumpukan yang berlebihan.

“SKPD terkait juga harus merancang pola yang bisa meringankan beban kerja. Misalnya, sampah dari hotel itu dimasukkan ke karung jangan lagi menggunakan kresek kecil. Melihat sampah menumpuk di sana sini, secara psikologis melihatnya saja kita sudah lelah,” sarannya.

Untuk diketahui, Rabu kemarin sebagian besar Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Anggota-anggota DPRD bertolak ke Gili Trawangan. Tujuannya untuk mengetahui detail pola penanganan sampah yang dilakukan Pemda pascaOTT 3 warga Dusun Gili Trawangan.

Wakil Ketua DPRD KLU, Djekat Demung, mengatakan pengelolaan sampah 3 Gili harus disikapi dengan serius. Jika tidak, dikhawatirkan penanganan tak maksimal akan menimbulkan kesan kumuh bagi kawasan elite objek wisata internasional itu.

Hasil pemantauan DPRD kata dia, masih dijumpai sampah berserakan di sejumlah titik dan belum diangkut ke TPA. Volume sampah rumah tangga dan perhotelan masih ditambah oleh sampah yang berasal dari bekas material pembongkaran bangunan yang melanggar sempadan pantai karena belum diangkut ke daratan.

Menurut kalangan DPRD, dengan tidak terlibatnya masyarakat mengelola sampah maka Pemerintah kabupaten harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah yang ada. Sebab volume sampah yang dihasilkan di Gili Trawangan saja volumenya mencapai 9 ton sehari.

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Dinas KLH, I Ketut Massa, S.Pd, MPd, melalui Kasi PSLB3 pada Bidang PLB3 Peningkatan Kapasitas di Dinas KLH, Suhaeli Budimansyah, AMK, menjelaskan, untuk mengelola sampah di KLU sebanyak 524 orang. Dengan ketersediaan saat ini 99 orang, maka dinas masih kekurangan 426 orang. Sementara khusus di Gili Trawangan, ujarnya, dibutuhkan 28 tenaga.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana me-manage sampah dari kalangan rumah tangga. Sebelum sampai ke TPA, sampah harus sudah dipilah antara yang organik dan anorganik,” ujarnya.

Suhaeli menambahkan, optimalisasi penanganan sampah akan sangat bergantung pula pada operasional armada dan sumberdaya tenaga harian. Dengan asumsi satu kali rit dari 3 Gili menuju Lombok antara 3-4 jam untuk jarak tempuh 45 km/rit, maka satu armada tongkang harus mengangkut 3 kali dalam sehari atau dalam tempo 12 jam sehari. Kondisi ini tentu akan sangat memberatkan, terutama bagi para tenaga pengangkut sampah yang berstatus sebagai tenaga kontrak.

Pihak dinas, kata Suhaeli, dibebankan target pengangkutan sampah tahun 2017 sebesar 45 persen dari total sampah se-KLU sebanyak 146.494,22 meter kubik atau setara 36.623 ton per tahun.

Berdasarkan analisis dinas dengan konsultan, produksi sampah harian per orang di KLU sebesar 1,91 liter atau sebesar 401,35 meter kubik se KLU per hari.

Perbandingan produksi volume sampah antara kawasan 3 Gili dengan wilayah daratan Lombok Utara, disebutkan lebih besar produksi di 3 Gili. Penanganan Gili Air yang dilakukan selama ini mencatat, produksi sampah saat low season (kunjungan sepi) sebesar 8 ton sehari. Sedangkan di Gili Trawangan, produksi per orang per hari sebesar 2,31 kg.

Tingginya volume sampah itu asimetris dengan kondisi sumber daya yang dimiliki Lombok Utara. Diterangkan Suhaeli, armada dump truck yang dimiliki sebanyak 5 unit dari kebutuhan ideal 8 unit. Amrol yang dimiliki hanya 3 dari kebutuhan 8 unit, pick up 1 unit dari 8 unit yang dibutuhkan. Selain itu kendaraan roda 3 yang ada hanya 4 unit dari kebutuhan 30 unit, 1 boat tongkang ditambah 1 boat mini penunjang.  (ari)

Advertisement