Beberapa Proyek di Lobar Berubah Jadi PL

Giri Menang (Suarta NTB) – Sejumlah paket proyek di Lombok Barat (Lobar) batal dilelang. Alasannya, mekanisme pengadaannya diubah dari mekanisme awal. Sejumlah paket proyek semestinya dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun diubah menjadi penunjukan langsung (PL). Pemda menampik jika perubahan pola ini melanggar ketentuan yang berlaku.

“Jadi ada 4 paket proyek yang batal tender, karena dipecah atau diubah polanya menjadi penunjukan langsung. Ini tak melanggar aturan, karena ada lokasi dan volume proyek berbeda-beda. Itu dibolehkan menurut aturan,” Kabag Pembangunan, Heri Ramadhan, akhir pekan kemarin.

Iklan

Dari 4 paket proyek yang berpotensi batal lelang, ujarnya, dua paket sudah pasti, yakni proyek Osamtu senilai Rp 446.000.000 dan proyek mebeler RKB SD/SMP senilai Rp 275.250.000. Sedangkan proyek pemboran eksplorasi air bawah tanah milik BPBD senilai Rp 300.000.000 dan pengadaan pupuk organik cair berpotensi dilakukan PL. ‘’Sejumlah paket proyek ini belum dieksekusi, ditarget dikerjakan pada APBD-P,’’ terangnya.

Diakuinya, proyek Osamtu masih dipending, sebab masih menunggu kajian teknis dan rencana pelaksanaannya. Terkait adanya laporan proyek ini dikerjakan di bawah, sementara kajian belum rampung pihaknya akan mengecek ke lapangan. Menurutnya, jika SKPD tetap ngotot mengerjakan proyek ini tanpa ada kajian, maka itu melanggar. Sebab secara tegas sekda telah bersurat ke SKPD terkait agar proyek ini ditunda dulu sebelum kajian teknis-nya rampung.

Proyek eksplorasi air bawah tanah milik BPBD juga belum dikerjakan, karena dari sisi konsultan perencanaan belum tuntas. Selain itu, pengadaan pupuk organik cair juga belum dieksekusi lantaran terkendala sarana penerima yang belum jelas. Sementara itu, pengadaan mebeler RKB di Dikbud dalam proses persiapan pelaksanaan di lapangan.

Ia menegaskan, pengubahan mekanisme pengadaan dari tender menjadi PL tidak melanggar aturan. Sebab hal ini tergantung dari jenis dan sifat pekerjaan. Jika proyeknya tersebar di beberapa tempat dan volume pekerjaannya berbeda, tidak bisa dipaksak ditender. Hal ini juga bentu upaya pemda memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk terlibat dalam pengerjaan proyek. “Sebab kalau lelang itukan satu perusahaan. Kalau di-PL-kan bisa dibagikan dengan perusahaan. Yang jelas dikerjakan sesuai standar kita,” tegas Heri. (her)