Bebas Narkoba Jadi Syarat PPDB

Aidy Furqon. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Penyalahgunaan narkoba telah menyasar berbagai usia. Tak terkecuali para pelajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  (Dikbud) NTB pun menerapkan ketentuan baru, yaitu, adanya syarat bebas narkoba dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd, M.Pd, mengatakan, upaya optimal yang dilakukan Dikbud NTB untuk pencegahan narkoba telah dimulai sejak 2017 lalu.

Iklan

Penerapan ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mensyaratkan penerimaan peserta didik baru harus bebas narkoba. Persyaratan bagi calon siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan ini, telah didiskusikan dengan BNN.  BNN diminta membantu melaksanakan tes urine bagi calon siswa.

‘’Tes narkoba ini biayanya sangat mahal. Para orangtua tidak sampai memikirkan kebutuhan itu. Kita harapkan tes urine pada saat PPDB semurah mungkin,’’ harapnya.

Aidy mengutarakan, proses penyalahgunaan narkoba oleh pelajar biasanya memang terjadi di luar proses pendidikan atau di luar lingkungan sekolah. Hanya saja, saat pelajar tertangkap basah mengonsumsi narkoba. Sekolah asal para pelajar yang bersangkutan pasti akan terseret.

Aidy menegaskan, jam belajar siswa di sekolah hanya delapan jam. Selebihnya adalah di lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengintensifkan program pengembangan siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler menjadi salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari potensi jeratan narkoba.

Artinya, siswa menghabiskan waktu di sekolah untuk meningkatkan bakat atau kemampuan mereka di bidang-bidang tertentu. Pola jenjang kegiatan dimulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Dikbud diajak memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi di jalur non akademik sebagai identitas dan kebanggaan.

‘’Jadi siswa hanya punya waktu 4-5 jam di rumah. Malamnya mereka kelelahan dan biarkan istirahat,’’ tandasnya.

Penghargaan di jalur non akademik, sambung Aidy, menjadi persyaratan penerimaan siswa pada saat PPDB. Siswa berprestasi pada bidang tertentu bisa lebih mudah masuk sekolah lewat jalur prestasi non akademik. Berbeda halnya dengan jalur akademik yang harus mengacu pada nilai rapor dan ijazah.

Pola ke tiga yang dilakukan adalah pencegahan, yang diterapkan sejak tahun 2015. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program parenting. Arahnya adalah pelibatan orangtua mendampingi siswa saat pulang sekolah.

Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan sistem zonasi. Orangtua maupun tetangga turut mengawasi apabila anaknya tidak pulang ke rumah apabila jam belajar telah berakhir.

Ditambahkan, untuk pendidikan keluarga akan dimulai di Kabupaten Lombok Barat dengan mengumpulkan 1.000-1.500 guru, orangtua dan siswa. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Niken Zulkifliemansyah untuk memberikan penguatan kepada orang tua, guru dan siswa.

“Rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk untuk melakukan sinkronisasi. Termasuk upaya memperkuat peran keluarga dan orangtua mendampingi anak di luar sekolah.

Cara keempat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah, melakukan proses razia terhadap tas dan makanan yang dibawa siswa. Setiap sekolah melakukan hal itu. Sampai sat ini, indikasi membawa narkoba tidak ditemukan.

Terakhir, NTB darurat narkoba perlu diimbangi dengan atensi dan pendampingan serius oleh guru. ‘’Pengawas dan kepala sekolah juga perlu mengambil bagian untuk memerangi narkoba,’’ tegas Aidy. (cem)