Beban APBD NTB Makin Berat, Biaya Vaksinasi Covid-19 Dibebankan ke Daerah

0
Mori Hanafi (Suara NTB/ist). 

Mataram (Suara NTB) – APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini dipastikan akan terpukul dengan kebijakan baru dari Kementerian Keuangan terkait pembiayaan vaksinasi Covid-19. Pembiayaan operasional vaksinasi ternyata tak ditanggung pemerintah pusat, melainkan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan perihal surat dari Kementerian Keuangan yang meminta Pemda untuk mengalokasikan dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 4 persen untuk pembiayaan operasional vaksinasi.

IKLAN

“Empat persen dari DAU kita itu sekitar Rp 60 miliar plus 30 persen dari DID (Dana Insentif Daerah). Dengan adanya kebijakan Menteri keuangan ini, terus terang saja ini agak berat buat APBD kita,” ujar Mori Hanafi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/2) kemarin.

Mori menjelaskan bahwa untuk vaksinnya sendiri memang disediakan oleh pemerintah pusat. Namun item yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah tersebut yakni operasional distribusi dan penyuntikan vaksin Covid-19. Kemudian penanganan pascavaksinasinya.

Dengan kebijakan baru tersebut memaksa Pemprov NTB untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Akan banyak program dan kegiatan yang akan terganggu karena anggarannya harus dipangkas untuk dialihkan ke pembiayaan vaksinasi.

“Angka Rp60 miliar itu sangat besar, dampaknya sangat besar, semakin ketat alokasi anggaran kita di tahun 2021 ini karena dampak Covid-19 ini. Karena pasti akibat dari itu akan ada pergeseran belanja, mau tidak mau kita harus sisir belanja-belanja yang bisa diefesiensikan,” terangnya.

Pihaknya memberikan kesempatan kepada Pemprov NTB untuk melakukan penyisiran anggaran tersebut. Baru kemudian bisa dibahas lebih lanjut dengan DPRD. Mori pun meminta hal itu dilakukan secepatnya sehingga bisa tuntas dalam satu pekan ini.

“Paling memungkinkan ya belanja rutin akan dikorbankan, memang berat kita menatap hal ini, karena Sekretariat DPRD sebagai SKPD otomatis akan ikut disisir, mungkin ada anggaran perjalanan, dan kegiatan lainnya yang akan kita efesiensikan, sesuai dengan keadaan,” sambungnya.

Namun karena tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Provinsi, tetapi juga ke kabupaten/kota. Mori kemudian mendorong Pemprov NTB untuk segera berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota untuk membahas pola sharing anggarannya.

“Karena kan masyarakat yang akan divaksin itu sama. Sehingga harus ada sharing anggaran. Tapi ini belum dilakukan, itulah kita dorong agar Bappeda Provinsi bersama Dekes dan BPPD harus duduk bersama dengan kabupaten/kota biar sama-sama clear.  Mana tanggung jawab Provinsi mana tanggung jawab kabupaten/kota,  harus jelas pembagian tugasnya,” pungkasnya. (ndi)