Beban Anggaran Kian Berat, Pemkab Loteng Akui Kesulitan Tambah Insentif GTT

0

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengaku masih kesulitan untuk bisa menambah besaran insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) di daerah ini. Mengingat, beratnya beban anggaran daerah untuk bisa membiayai berbagai program pembangunan di Loteng. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, di mana anggaran lebih banyak diarahkan untuk membiayai penanganan Covid-19 yang membuat beban anggaran daerah kian berat.

“Kita menyadari bahwa secara nominal besaran insentif sebesar bagi GTT sebesar Rp 100 ribu per bulan relatif sangatlah kecil. Jika dibandingkan dengan besarnya ketulusan jasa pengabdian yang telah dicurahkan para GTT dalam mendidik anak-anak kita di bangku sekolah,” ujar Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., pada Rapat Paripurna DPRD Loteng, Selasa, 21 September 2021.

IKLAN

Namun, ujarnya, kemampuan keuangan daerah juga sangatlah terbatas. Banyak beban kebutuhan anggaran daerah, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Belum lagi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan prioritas lainnya juga semakin meningkat.

Di satu sisi potensi pendapatan daerah mengalami penurunan, salah satunya efek pandemi Covid-19 juga, sehingga dalam kondisi sekarang ini, masih ada kesulitan bagi daerah untuk bisa meningkatkan besaran insentif bagi GTT sebagaimana yang diharapkan.

Kendati demikian, dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun anggaran 2021 ini, peluang bagi GTT untuk mendapat tambahan insentif lebih besar. Dengan Adanya Permendikbud Nomor 6/2021, tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BPS) reguler. Di mana selain untuk pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan lainya, dana BOS reguler juga dapat digunakan untuk pembayaran honor.  Ketentuannya paling banyak 50 persen dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah diberikan kepada guru.

Selain itu, syarat guru yang menerima berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tercatat pada Data Pokok Pendidikan (dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Bahkan persentase pembayaran honor paling banyak 50 persen tersebut dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah seperti sekarang ini. Artinya pemerintah tetap berupaya memberikan perhatian kepada guru atau tenaga pendidik, utamanya yang masih berstatus honor atau GTT.

Ke depan, dengan semakin membaiknya kondisi anggaran daerah tentu perhatian kepada para guru di daerah ini diupayakan lebih baik lagi. (kir)