Beasiswa NTB, Bukti Perhatian Terhadap Regenerasi SDM

 Syafril. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Program Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengirim mahasiswa asal NTB melanjutkan studi ke luar negeri dinilai tepat sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang lebih berkualitas. Walau dampak dari program beasiswa NTB itu belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Pemerhati Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd. Menurutnya dengan program pengiriman anak-anak daerah untuk menimba ilmu di luar negeri, menunjukkan perhatian pemerintah pada upaya meningkatan kualitas SDM daerah di masa depan.

Iklan

‘’Visi masa depan dari pasangan Zul-Rohmi ini sesungguhnya bagus. Memang untuk membuktikan langsung keberhasilan pengirimian SDM lokal, tidak bisa dilihat sekarang,’’ katanya. Ia mencontohkan, upaya peningkatan SDM lokal yang dilakukan Pemprov NTB mirip dengan ketika beberapa negara, salah satunya Malaysia yang mengirim warganya secara bertahap ke luar negeri untuk menempuh pendidikan di tahun 1980-an.

Hasilnya, kebangkitan Malaysia di akhir periode 1990-an menjadi bukti keberhasilan tersebut. Syafril menekankan, masyarakat tidak bisa melihat kebangkitan NTB dalam waktu lima tahun setelah pengiriman mahasiswa ke luar negeri. ‘’Mereka akan menjadi aset daerah yang sangat potensial untuk masa depan daerah 5 sampai 10 tahun ke depan. Beda halnya dengan pembangunan infrastruktur yang langsung dilihat orang, saya lihat filosofinya bagus. Saya sepakat visi ke depan gubernur dalam hal itu, memang tidak bisa dilihat lansung oleh orang saat ini,’’ katanya.

Meski demikian, Syafril menyarankan, perlu juga ditingkatkan atau diperbaiki akses informasi untuk beberapa daerah di NTB. Bukan saja sebatas akses jalan, tapi juga akses informasi terutama sekolah yang letaknya jauh dari jangkauan informasi.

‘’Karena itu berpotensi melahirkan kesenjangan informasi yang diterima oleh generasi di sana. Penting diperhatikan oleh gubernur dan wagub,’’ katanya. Di samping itu, terkait dengan anggaran pendidikan, Syafril menyampaikan persentase anggaran untuk urusan pendidikan sudah cukup bagus.

Dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Pemprov NTB menganggarkan 15,45 persen dari APBD untuk pendidikan. Jumlah itu relatif lebih bagus dibandingkan beberapa provinsi di Indonesia. ‘’Kalau anggaran daerah untuk urusan pendidikan sudah agak lebih baik. Tinggal dikelola dengan cara baik oleh OPD yang bersangkutan,’’ katanya.

Syafril juga menyoroti Angka Partisipasi Murni (APM) siswa di NTB. Terutama menurunnya jumlah siswa bersekolah, khususnya dari jenjang SD ke jenjang SMP. Dari data NPD tahun 2019, APM jenjang SD di NTB sebesar 92,12 persen, artinya 92,12 persen anak usia SD sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Sedangkan di jenjang SMP, angka itu menurun jauh, dengan APM jenjang SMP sebesar 78,39 persen atau 78, 39 persen anak usia SMP sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan. APM di jenjang SMA sebesar 72,56. Menurutnya, kondisi itu merupakan masalah yang mesti dicari solusinya. Ia menyarankan adanya gerakan menjemput bola, di mana Dinas Pendidikan dan jajarannya mengidentifikasi siswa yang tidak melanjutkan sekolah dengan mendatangi orang tua siswa tersebut.

‘’Dengan begitu pemerintah bisa menyusun rencana strategis lebih faktual, sejalan dengan faktanya. Apa yang mesti dilakukan, buat programnya yang lebih progesif lagi,’’ ujar Syafril yang merupakan mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini.

Di samping itu, data NPD 2019 berdasarkan data verifikasi PDSPK Juli 2019, menunjukan jumlah siswa putus sekolah di jenjang SD sebanyak 750 orang, jenjang SMP sebanyak 1.122 orang, SMA sebanyak 1.133 orang, dan SMK sebanyak 1.226 orang.

Syafril mengatakan, jumlah itu lumayan banyak.  Ke depan mereka akan menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan, sedangkan tingkat kompetisi global cukup ketat. ‘’Ribuan orang itu akan menjadi unskill nanti. Padahal dibutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif,’’ katanya.

Syafril menyarankan, perlu rencana strategi yang harus lebih proaktif lagi. Oleh karena itulah, dibutuhkan dinas terkait di bawah gubernur yang lebih progresif. ‘’Visi dan misi gubernur sudah bagus. Tinggal bagaimana bawahan menangkap secara progres dan inovatif visi itu, diturunkan dalam bentuk program yang lebih menyentuh pada rencana pendidikan,’’ sarannya. (ron)