Bea Cukai Verifikasi RKA Pemanfaatan Cukai Tembakau 2022 di Lombok Tengah

Lombok Tengah –Bea Cukai Mataram menghadiri Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) DBHCHT tahun 2022 belum lama ini. tujuan verifikasi ini guna memastikan rancangan pemanfaatan dana transfer cukai tembakau sesuai dengan PMK 206 tahun 2020.

Kegiatan diikui oleh Bappeda NTB Lombok Tengah, Disperindag Lombok Tengah, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Loteng lainnya, berlangsung di Hotel Queen.

Iklan

Dalam pertemuan terungkap, setiap tahunnya realisasi penerimaan cukai hasil tembakau disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebesar 2 persen dari realisasi penerimaan tersebut dibagihasilkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

“Dana itu diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau,” demikian Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono mengungkap hasil pertemuan tersebut.

Dimana, untuk tahun 2022 transfer cukai meningkat menjadi Rp 329 miliar lebih, dari sebelumnya tahun 2021 NTB peroleh transfer DBHCHT sebesar Rp 318 miliar.

 

Ditambahkan, pemanfaatan DBH CHT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen. Persentase ini disalurkan ke bidang kesehatan sebesar 25 persen dan penegakan hukum sebesar 25 persen.

Tujuan kegiatan ini agar Rencana Kerja Anggaran (RKA) DBHCHT yang sudah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Loteng untuk tahun 2022 dalam penggunaannya sesuai dengan PMK-206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Tentang Penegakan Hukum

Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

“Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,” kata Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda NTB H. Muhammad Husni.

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam Pasal 54

“Setiap orang yang menawarkan , menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.

Dalam Pasal 56

“Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Untuk itu, disarankan kepada siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok tanpa cukai. Sementara yang sudah terlanjur berbisnis illegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional