BBPOM Mataram Amankan Puluhan Ribu Obat Halusinogen di Tiga TKP

0
Kepala BBPOM Mataram, Zulkifli, menunjukkan barang bukti Trihexyphenidil yang berhasil disita dari pengungkapan kasus di tiga TKP, Selasa, 15 Desember 2020.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dan Direktorat Resnarkoba Polda NTB kembali menggagalkan penyelundupan puluhan ribu obat terlarang ke NTB. Jumlah tersebut berasal dari pengungkapan tiga kasus berbeda. Kepala BBPOM Mataram, Drs. Zulkifli, Apt., menerangkan pengungkapan kasus yang dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada hari sabtu, senin dan selasa, tanggal 12- 15  Desember 2020. Mengikuti informasi tersebut, BBPOM Mataram dan Polda NTB melakukan penggerebekan di tiga tempat perkara kejadian (TKP) yang masing-masing berada di Lombok Tengah, Mataram, dan Lombok Timur.

“Temuan di wilayah pengenjek Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Desember 2020, setelah dilakukan pembuntutan oleh petugas, pemilik barang  tertangkap tangan menerima paket yang setelah dibuka merupakan diduga obat tanpa izin edar atau palsu,” ujar Zulkifi saat memberi keterangan, Selasa, 15 Desember 2020 di Mataram.

IKLAN

Diterangkan, berdasarkan pengakuan sementara dari  penerima barang yang saat ini masih dalam proses BAP oleh penyidik, pemilik dari obat-obat tertentu (OOT) merk Tramadol Hcl dan Trihexyphenidil adalah RJ asal Desa Pengenjek,  Lombok Tengah. Barang bukti yang diamankan dari TKP tersebut antara lain tablet Tramadol Hcl 50 mg dengan nomor Iji edar fiktif sebayak 5.000 tablet, dan tablet Trihexyphenidil 2 mg dengan nomor Ijin edar fiktif sebanyak 17.500 tablet. “Totalnya 22.500 tablet dengan nilai ekonomi Rp. 137.500.000,” jelas Zulkifli.

Kemudian untuk di Mataram, TKP adalah salah satu ekspedisi di wilayah pagesangan Mataram yang diungkap pada Senin, 14 Desember 2020. Di mana pemilik OOT atas nama AR asal Perumnas, Tanjung Karang tertangkap tangan sedang menerima paket dari ekspedisi yang setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan obat ilegal atau tanpa izin edar.

Barang bukti berupa tablet Trihexyphenidil dengan nomor ijin edar fiktif sebanyak 3300 tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan nomor registrasi fiktif sebanyak 131 tablet, dan Tradosik sebanyak 4 tablet. “Jumlah total barang bukti 3.435 tablet dengan nilai ekonomi Rp. 17.850.000,” ujarnya.

Untuk TKP di Lombok Timur bertempat di salah satu ekspedisi di wilayah Aikmel yang diungkap pada Selasa, 15 Desember 2020. Setelah dilakukan pengintaian selama dua hari, pemilik atas nama SU asal Mamben lauk berhasil diamankan setelah tertangkap tangan sedang menerima paket OOT

Dari SU diamankan Trihexyphenidil tablet 2 mg dengan nomor izin edar fiktif sebanyak 1600 tablet dan Tramadol HCl 50 mg dengan nomor  registrasi fiktif sebanyak 10 tablet. “Jumlah total barang bukti 1610 tablet dengan nilai ekonomi Rp. 8.100.000,” ujar Zulkifi.

Ketiga kasus tersebut ditangani oleh PPNS BBPOM Mataram dan Penyidik POLRI dari Korwas PPNS Polda NTB. Hingga saat ini Badan POM dan Polda NTB masih melakukan pengembangan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Terhadap tersangka sudah dan akan dilakukan penahanan di Rutan Polda NTB. “Tersangka AR sudah di titip di Rutan Polda NTB,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, adanya temuan produk ini mengidikasikan bahwa supply dan demand terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian terutama melalui sistem online.

OOT yang diamankan sendori adalah obat golongan psikotropika yaitu Triheksiphenidil, Tramadol, Dextrometorphan dan Alprazolam. Obat-obat tersebut memiliki efek seperti narkotika, mengakibatkan ketergantungan, dan berhalusinasi. Dampak penyalahgunaan ini bagi penggunanya bisa berupa dampak secara fisik, psikis dan sosial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara pihaknya, modus penjualan OOT tersebut adalah penjualan  langsung kepada remaja dan anak-anak. Sedangkan pengadaan produk tersebut berasal dari Jakarta mengunakan jasa pengiriman barang.

“Terhadap kasus ini akan ditindaklanjuti secar pro justisia dan tersangka dapat dikenakan Pasal 197 dan Pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1,5 miliar selain itu bisa juga dikenakan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan atau denda 100 juta rupiah,” pungkas Zulkifi. (bay)