Bayi Diduga Menderita Tumor Tidak Diterima RSUP NTB

Mataram (suarantb.com) – Seorang bayi yang diduga menderita tumor tidak diterima pihak Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Bayi tersebut ditolak berobat lantaran tidak memiliki kartu BPJS. Pihak keluarga bayi telah mendatangi RSUP NTB, namun lantaran hanya memiliki kartu miskin, bayi tersebut ditolak rumah sakit.

Bayi perempuan berumur empat bulan tersebut diketahui bernama Tridevi. Bayi tersebut merupakan anak dari Made Kurdana dan Komang Candrawati asal Dusun Peninjauan, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Iklan

Kadus Peninjauan, Wayan, membenarkan kabar tersebut. Saat dihubungi suarantb.com, ia mengatakan bayi tersebut ditolak rumah sakit karena datang hanya berbekal surat miskin.

“Betul. Ini bayi empat bulan, sudah dimintai keterangan tidak mampu dari desa, tapi tidak diterima di rumah sakit umum. Karena tidak punya BPJS,” ujar Wayan, Kamis, 3 November 2016.

Hal senada juga diungkapkan Bhabinkamtibmas Desa Golong, Bripka Ida Bagus Rai, yang juga turut mengantarkan bayi tersebut berobat. Ia membenarkan perihal ditolaknya bayi tersebut. Namun menurutnya, itu merupakan aturan rumah sakit yang harus menggunakan BPJS. Ia mendampingi dan membantu bayi tersebut sebagaimana tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas.

“Dia memang sudah tiga kali dibawa. Dia pakai surat miskin. Tapi kan aturannya sekarang disarankan pakai BPJS,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa pihak rumah sakit meminta untuk membuat BPJS Mandiri. Namun, orang tua pasien tidak mampu untuk membuat BPJS Mandiri, disebabkan faktor pendanaan.

“Ditolak dalam arti disuruh bikin BPJS Mandiri. Tapi yang bersangkutan (keluarga) maunya bikin BPJS satu aja, untuk si baby-nya yang sakit aja, karena terbentur sama dana. Tapi kan aturannya enggak boleh, harus satu paket sama keluarga,” ungkapnya.

Ayah dari bayi tersebut, Made Kurdana, mengatakan pihak rumah sakit bukan menolak, melainkan menyarankan untuk membuat kartu BPJS subsidi pemerintah untuk segera ditangani. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa pasien harus memiliki BPJS.

Kendati demikian, pengurusan BPJS tersebut cukup lama. Terlebih Kurdana baru mendaftarkannya. “Katanya tadi, kalau enggak salah mungkin satu bulanan pak,” ujarnya.

Sementara terkait kondisi anaknya yang menderita penyakit bawaan sejak bayi seperti tumor, Kurdana mengatakan hingga saat ini belum mengetahui solusi agar si bayi cepat ditangani RSUP.

“Itu sudah pak. Tiang (saya) bingung, karena tiang dalam keadaan tidak mampu. Tadi tiang mau periksakan di bidan yang ada di Narmada, tapi dia nutup. Kemarin tiang ke dokter di Suranadi. Tiang ke sana, terus ditanya, tiang bilang ini dari pembawaan bayi, tapi dia membesar, kemarin dia kecil. Kalau begitu bawa aja ke rumah sakit umum katanya, dia enggak berani,” ungkapnya.

Kurdana telah melakukan segala cara agar bayinya segera ditangani pihak rumah sakit. Mulai dari meminta surat keterangan miskin dari desa, hingga surat rujukan dari puskesmas. Namun, lagi-lagi tidak dapat diterima lantaran tidak memiliki BPJS.

“Akhirnya kemarin tiang minta surat miskin ke kantor desa. Ternyata harus minta surat rujukan dari puskesmas juga. Setelah itu, sampai di rumah sakit enggak bisa. Jadi enggak bisa tiang berobat. Akhirnya tiang pulang,” bebernya.

Hingga saat ini, bayi empat bulan itu, sering menangis menahan rasa sakit yang dideritanya. “Itu sudah pak. Tadi dia nangis-nangis. Ini baru sekarang tidur,” ucapnya.

Humas RSUP NTB, Solikin saat dihubungi mengatakan baru tahu adanya pasien bayi yang tidak diterima pihak rumah sakit. Ia mengatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait peristiwa tersebut. “Saya belum dapat informasi, kalau mas belum informasikan ke saya. Nanti saya komunikasikan dulu. Insya Allah besok saya tindaklanjuti,” ujarnya.

Beberapa jam kemudian, saat ditanya melalui pesan singkat terkait mekanisme pasien yang berobat, Solikin menjelaskan bahwa sesuai aturan, BPJS memang harus satu paket keluarga, Tidak dapat secara individu.

“Nah, itu lah permasalahannya. BPJS harus satu keluarga. Kita RS sebagai pengguna aturannya. Kalau tidak mampu, kan ada BPJS PBI yang mendapat subsidi pemerintah. Kalau keluarga tidak mampu, tidak peroleh BPJS PBI, itu ditanyakan ke desa,” jelasnya.

Melihat permasalahan tersebut, Solikin juga menyarankan agar sosialisasi BPJS lebih diefektifkan sampai ke tingkat desa. Pasalnya, rumah sakit hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“BPJS mestinya lebih banyak sosialisasi sampai pelosok. Agar masyarakat lebih paham aturan mainnya, dengan melibatkan Puskesmas atau Polindes/bidan desa serta pemerintah setempat khususnya. Sayang sampai ada keluarga tidak mampu tidak memiliki BPJS,” imbuhnya.

“Ini juga untuk info. Kalau ada ibu hamil, maka wajib janin yang dikandungnya setelah berusia sekitar delapan bulan didaftarkan. Sehingga begitu lahir bisa terjamin BPJS,” imbaunya.

Hingga saat ini, Tridevi, bayi berusia empat bulan tersebut, masih berada di rumahnya. Pihak keluarga masih menunggu BPJS subsidi pemerintah diterbitkan, yang relatifnya cukup lama. Uluran tangan dan bantuan masyarakat sangat dibutuhkan pihak keluarga agar bayi malang tersebut tumbuh dengan normal, layaknya bayi-bayi sehat lainnya. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here