Bayar Parkir di Mataram dengan Dompet Digital

Jukir di deretan Jalan Bung Karno, Mataram, telah dilengkapi QR-Code yang dikalungkan untuk melayani pembayaran biaya parkir secara digital

Mataram (Suara NTB) – Juru parkir (Jukir) di Mataram diwajibkan melakukan penarikan uang parkir secara digital. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh, menerangkan hal tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah retribusi yang masuk ke kas daerah serta mengantisipasi penyelewengan besaran dan penggunaan uang parkir.

“Kita mulaikan untuk uji coba pembayaran parkir non tunai hari ini, 15 Oktober 2020, ada di tiga titik. Di deretan Café Upnormal sampai ke Bakso Sum-Sum ala Jalanan di Jalan Bung Karno,” ujar Saleh. Dengan sistem tersebut, pembayaran parkir dilakukan dengan aplikasi Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI).

Iklan

Menurut Saleh, Qris saat ini telah dapat melayani pembayaran dari berbagai dompet digital seperti LinkAJa, GoPay dan OVO. Di lokasi penarikan biaya parkir digital sendiri telah disiapkan QR-Code yang langsung dapat dipindai oleh pelanggan.

“QR-Code itu kita tempel di dinding Upnormal, Bakso Jalanan dan di Rumah Makan Padangnya. Ada juga di masing-masing kasir, atau dikalungkan Jukir,” jelasnya. Untuk batas maksimal biaya parkir telah diatur Rp2 ribu untuk mobil dan Rp1 ribu untuk motor.

Dari biaya parkir yang ditarik, maka akan masuk ke kas daerah dengan pembagian 30 persen untuk retribusi dan 70 persen untuk gaji Jukir. Dengan pengaturan tersebut, pihaknya berharap retribusi daerah dari biaya parkir dapat meningkat.

“Jadi kalau misalnya bayar motor seribu, Rp700 itu untuk Jukir, dan Rp300 itu untuk daerah. Ini hanya mengamankan pemasukan untuk kas daerah.  Kalau yang 70 persen itu silahkan dia mau bagikan ke siapa saja. Makanya kita butuh aplikasi itu,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi Qris dapat dilakukan dengan membayar uang tunai ke Jukir sesuai ketentuan besaran biaya parkir. Caranya, masing-masing Jukir yang telah dilengkapi saldo dompet digital melakukan pemindaian QR-Code secara mandiri kemudian menagih pembayaran tunai tersebut ke pelanggan.

“Kalau dia tidak gunakan QR-Code atau prosedur seperti itu, maka dia ilegal. Ada pemantauan real time juga dari kami untuk mencegah kebocoran-kebocoran retribusi, tapi ini memang butuh pengawasan,” jelas Saleh. (bay)