Bayar Lahan SDN 2 Bengkel, Pemda Khawatir Bermasalah Hukum

Bangunan SDN 2 Bengkel yang sedang bermasalah secara hukum. Pemda Lobar tidak mau bayar lahan ini sebesar Rp 1 miliar, karena takut bermasalah secara hukum. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) tidak mau gegabah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) membayar lahan SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi sebesar Rp 1 miliar. Pasalnya, lahan ini tercatat di neraca aset pemerintah. Pemda khawatir kalau membayar lahan ini akan bermasalah hukum.

‘’Karenanya lahan SD ini termasuk satu paket dengan lahan LBK (Loka Bina Karya Penyandang Cacat Depsos dengan luas mencapai 3.713 meter persegi. Aset ini sendiri double pencatatan, karena tercatat di neraca Pemda Lobar dan Kementerian Sosial (Kemensos),’’ ujar Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub, Rabu, 26 Februari 2020.

Iklan

Aset ini tercatat di neraca pemda yang pengguna batangnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk sekolah tersebut. Karena lahan ini tercatat di neraca, maka pihaknya harus tetap bisa mengamankan. Lantas kenapa diklaim juga oleh Kemensos? Menurut dia, begitu pemda kalah di MA, pihak Kemensos datang ke Pemda. Pihak Kemensos prihatin, karena Pemda kalah sengketa di MA, sedangkan mereka digugat padahal mereka punya aset dan dokumen lahan tersebut. Pasalnya, sebelumnya lahan di sekitar areal ini pernah digugat, namun pihak Kemensos menang.

Berdasarkan dokumen dan testimoni memang lahan ini Kemensos. Lahan bangunan milik Kemensos ini satu hamparan dengan SD tersebut dengan luas  3.713 meter persegi. Lahan ini dulunya diperoleh dengan cara pembelian oleh Kemensos melalui pembentukan panitia pembelian melibatkan tujuh instansi terdiri BPN/Kantor Agraria Lobar, Seksi Cipta Karya Kantor Departemen Pekerjaan Umum Lobar, Seksi Pengairan Departemen PU Lobar, Pemerintahan Umum Lobar, Kecamatan Labuapi, Desa Bengkel, Kanwil Depsos NTB. Dalam pernyataan pihak Kemensos yang diserahkan ke BPKAD,  diterangkan batas-batas lahan. Termasuk di atas lahan ini berdiri bangunan SDN 2 bengkel dan LBK (Loka Bina Karya Penyandang Cacat Depsos.

Hal ini diakuinya membuat pemda dilematis, karena putusan MA non eksekusi dan pemda diminta membayar Rp 1 miliar. Kalau Pemda tidak membayar lahan itu bisa diajukan untuk eksekusi. “Persoalannya Pemda dilematis, jangan sampai Pemda membayar lahan itu sementara tercatat di neraca. Kita khawatirkan ( bermasalah hukum),” tegas dia.

Putusan MA untuk membayar lahan ini perlu dikaji lebih jauh dengan meminta fatwa ke APH. Apakah lahan ini sudah ada sertifikat dan penyerahan ke pemda? Sejauh ini, jelas dia, belum ada sertifikat serta penyerahan. Ia tidak tahu seperti apa prosesnya dulu, kemungkinan proses administrasinya belum selesai, sehingga aset ini pun dobel pencatatan.

Sementara Kepala SDN 2 Bengkel, H. Hasan Bahri, SPd., yang dikonfirmasi media mengakui tidak tahu menahu soal silsiah sengketa lahan sekolah tersebut. Sebab ia sendiri baru saja menjabat kepala sekolah beberapa bulan lalu. Namun ia menyampaikan harapan agar permasalahan sengketa lahan sekolah segera ada solusi dari pemerintah agar anak-anak yang sekolah tidak telantar. (her)