Bawaslu RI Atensi Sengketa Calon Perseorangan Pilkada Loteng

Anggota Bawaslu RI, divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fritz  Edward Siregar, didampingi komisioner Bawaslu Provinsi NTB saat berkunjung ke Bawaslu Loteng. (Suara NTB/Bawaslu)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu RI memberikan atensi khusus terhadap sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di NTB. Terutama terkait penanganan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.
Diketahui saat ini Pilkada serentak 2020 sudah memasuki tahapan penyerahan dukungan untuk bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perseorangan.

Dari tujuh daerah di NTB yang melaksanakan Pilkada, Kabupaten Lombok Tengah salah satu yang berpotensi terjadi sangketa Pemilu. Karena diketahui di sana ada dua paslon perseorangan ditolak KPU. Selasa, 3 Maret 2020, anggota Bawaslu RI, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fritz Edward Siregar berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Iklan

Dalam kunjungan itu, Siregar menekankan kepada jajaran Bawaslu Lombok Tengah supaya mengedepankan integritas dalam proses penangan sengketa tahapan penyerahan dukungan paslon jalur perseorangan.
“Kedatangan Bawaslu RI dalam rangka memonitoring dan mensupervisi pengawasan tahapan Pilkada di semua daerah di NTB. Pak Siregar meminta supaya mengendapan nilai-nilai integritas dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” ujar anggota Bawaslu Provinsi NTB, Divisi Hukum, Humas, data dan informasi, Suhardi kepada Suara NTB, Selasa, 3 Maret 2020 usai mendampingi Siregar dalam kunjungannya ke Bawaslu.

Diketahui dua paslon perseorangan yang ditolak KPU di Loteng tersebut sudah mengajukan sangketa Pemilu ke Bawaslu. Namun permohonan sengketa itu dikembalikan Bawaslu untuk diperbaiki. Karena ada beberapa syarat formil dan materiil yang belum lengkap harus dipenuhi oleh pengadu.
“Pak Siregar minta supaya dalam proses penananganan sengketa agar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian dilakukan secara transparan, sehingga proses Pilkada kita dipastikan berjalan sesuai dengan demokratis,” kata Suhardi.

Katanya, setiap tahapan memiliki potensi sangketa. Tidak hanya pada tahapan penyerahan dukungan saja. Tetapi tahapan berikutnya seperti verifikasi administrasi dan faktual juga punya potensi sengketa. Karana itu Bawaslu RI memastikan kesiapan jajarannya dalam melaksanakan tugas pengawasan tiap-tiap tahapan.
“Besok pada saat verifikasi administrasi memungkinkan ada paslon perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan dan itu berpotensi sangketa. Belum lagi pada tahapan verifikasi faktual. Jadi ini masih panjang prosesnya, dan semua tahapan itu punya potensi sangketa,” jelasnya.

Lombok Tengah menjadi atensi serius Bawaslu RI, mengingat berdasarkan hasil penelitian Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu RI. Menempatkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan sangat tinggi, yakni dengan level enam. (ndi)