Bawaslu Rekomendasikan Sanksi Delapan ASN

Swastari Haz. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Dompu, terus menunjukkan keseriusan mereka dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas. Setelah sebelumnya puluhan orang direkomendasikan mendapat sanksi dari KASN, dalam waktu dekat giliran delapan orang diusulkan. Mereka diduga kuat terlibat aktif mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

Koordinator Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari Haz, SH, MH, kepada wartawan di kantornya, Selasa, 24 November 2020 menjelaskan, sebagian besar dari pelanggaran yang ditangani rata-rata merupakan hasil pantauan lapangan dan penelusuran informasi di media sosial.

Dari sekian temuan yang dilaporkan pengawas kecamatan, terbukti adanya pelanggaran itu setelah dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Parahnya, cukup dominan pelanggarnya yakni kalangan aparatur sipil negara. “Sekarang ini saja ada delapan ASN yang akan kita rekomendasi, kalau ibarat kangker stadium empat ini,” terangnya.

Bagi ASN yang sekedar berkomentar di media sosial atau memposting hal-hal yang sifatnya masih bisa dicegah, Bawaslu tidak mau terlalu bersikap. Tetapi untuk delapan orang ini, tegas dia, pelanggarannya sudah keterlaluan, yang mana mereka terlibat aktif dengan hadir ditempat kampanye, kemudian pose bersama sambil menunjukkan nomor urut calon yang bersangkutan. Bahkan ada diantaranya yang masih mengenakan pakai dinas.

Kedelapan orang tersebut merupakan guru pada beberapa satuan pendidikan, termasuk pejabat struktural lingkup pemerintah daerah. “Kita tetap mengacu pada Undang-undang ASN. Itu ada guru, pejabat struktural juga ia,” ujarnya.

Berkas delapan orang ASN dalam proses penyelesaian untuk segera dikirim ke KASN. Rekomendasinya yakni penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Disinggung progres penanganan kasus tindak pidana pemilu  yang menjerat Kepala Desa Kramat inisial US, Swastari Haz menyampaikan, setelah ditetapkan sebagai tersangka berkas perkara tahap II sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sekarang jaksa sedang mempersiapkan rencana penuntutan untuk keperluan persidangan. “Kalau kasus Kades Kramat sudah pelimpahan tahap II, sekarang sedang dipersiapkan rencana penuntutan,” pungkasnya.

Swastari juga mengungkapkan, semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta Pilkada Dompu melanggar Prokes Covid-19 di masa kampanye ini. Pelanggaran yang sering kali tidak bisa dihindari pasangan calon terkait kerumunan massa. “Yang menjadi masalah itu hanya kerumunan massa sebenarnya. Kalau memakai masker, apa segala macam itu dipatuhi orang – orang itu,” katanya.

Bawaslu langsung memberikan peringatan tertulis kepada pasangan calon yang melanggar. Biasanya diberi waktu 1 jam untuk mengatur kembali tempat duduk dan jarak peserta selama masa kampanye. Panggaran ini dilakukan semua pasangan calon. “Tapi tidak ada yang sampai diblokir hak kampanyenya karena melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.

Swastari pun berharap, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati beserta tim kampanyenya untuk memperhatikan protocol kesehatan Covid-19 saat melakukan kampanye. Ini konsekwensi dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. “Kita tidak menghendaki muncul klaster Pilkada. Semoga saja tidak ada di Dompu dan itu dibutuhkan kerjasama kita semua,” harapnya. (jun/ula)