Bawaslu Rekomendasikan Pemberian Sanksi Sejumlah ASN di NTB

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB. Rekomendasi Bawaslu itu disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah.

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH menyebutkan, dalam suatu deklarasi salah satu bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Mataram pada 1 Oktober 2017, pihaknya menemukan empat ASN yang diduga tidak netral dalam Pilkada.  Kemudian kasus yang terakhir ada beberapa ASN yang juga diduga tidak netral di Lombok Tengah (Loteng).

Iklan

‘’Kita nyatakan dia melanggar etik. Sanksinya ada di KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Kita awasi pemberian sanksinya dan itu sudah dilaksanakan. Pemberian sanksi itu sudah dilakukan,’’ kata Khuwailid dikonfirmasi usai Sosialisasi Netralitas ASN Lingkup Pemprov NTB di Gedung Graha Bhati Praja Kantor Gubernur, Rabu, 17 Januari 2018 siang.

Khuwailid tak menyebutkan identitas ASN tersebut. Namun, ia mengatakan dari sejumlah nama yang sudah direkomendasikan pemberian sanksi, ada yang merupakan pejabat struktural dan staf biasa. Untuk ASN Pemprov NTB, Khuwailid mengaku belum ada yang ditemukan tidak netral dalam Pilkada.

Terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada atau Pemilu, kata Khuwailid, telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2010. Selain itu, juga diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberian sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada diberikan kewenangan  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan KASN.

‘’Bawaslu hanya memberikan rekomendasi terhadap suatu peritiswa yang dikaitkan dengan ASN itu.  Banyak yang sudah diberikan sanksi,’’ katanya.

Terkait dengan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada, lanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemda. Bahwa, selain ada pengawasan eksternal yang dilakukan Bawaslu, Pemda juga ada pengawas internal.

Pengawasan terhadap ASN dalam Pilkada memang harus dilakukan. Sehingga Bawaslu berkoordinasi dengan Pemda sesuai tingkatannya, baik provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Dalam surat Men PANRB itu menyebutkan ada dua yang bisa melakukan pengawasan. Yakni pengawas Pemilu dan pengawas internal. Ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk menegakkan netralitas ASN secara benar,’’ tandasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional