Bawaslu Putuskan 10 ASN Terbukti Berpolitik Praktis

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi memperlihatkan daftar oknum pejabat ASN yang diduga terlibat kegiatan politik praktis jelang Pilkada serentak 2020.(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Sejak memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung melakukan tahapan pengawasan. Salah satu objek pengawasan yang cukup serius diatensi Bawaslu,  yakni netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kegiatan-kegiatan politik praktis.

Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, S.IP., M.H, sampai pada tanggal 24 Januari, mencatat puluhan kasus penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku ASN yang tersebar di lima daerah dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada.

Iklan

Mereka diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dalam pasal 6 huruf d dan h dijelaskan bahwa PNS harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan PNS dituntut untuk harus profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. Dalam pasal 11 huruf c, juga diatur etika diri sendiri sebagai PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Trend pelanggaran pada pra tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2020 di tujuh kabupaten/kota memang sangat potensial pelanggaran akan dilakukan oleh oknum-oknum ASN yang tergerak syahwat politiknya untuk maju mencalonkannya diri. Ada puluhan kasus dugaan pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu Provinsi NTB semuanya adalah ASN, dengan berbagai macam profesi, di antaranya sebagai kepala dinas, dokter, dosen, guru dan lain-lain,” ujar Suhardi, Senin, 27 Januari 2020.

Pilkada serentak tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September mendatang atau masih sembilan bulan lagi, dan tahapan pendaftaran calon masih lima bulan lagi yakni tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2019.

Akan tetapi, Bawaslu kabupaten/kota sudah banyak menemukan dugaan pelanggaran dan sudah melakukan penindakan terkait dugaan pelanggaran Kode etik, kode perilaku ASN yang mendekat, merayu dan bahkan ikut dalam kontestasi penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing kabupaten/kota di NTB yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Disebutkan Suhardi, dari puluhan kasus netralitas ASN yang ditangani Bawaslu. Sebanyak 10 orang oknum ASN sudah diputuskan telah menyalahi aturan, atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bawaslu pun sudah merekomendasikan ke Komisi ASN RI, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka adalah pertama, dr. Akhada Mualana,  yakni Dokter di RSU Provinsi NTB, kemudian Hj. Putu Selly Andayani, Kadis Perdagangan NTB, selanjutnya H. Ahsanul Khalik, Kepala BPBD NTB. Mereka bertiga berniat maju di Pilkada Kota Mataram. ASN keempat adalah Muhammad Syukri, Dosen FKIP Unram dan Muhammad, yakni Kadis Kominfo  Lombok Utara, keduanya maju di Pilkada KLU.

Selanjutnya adalah Dewi Noviany, Kasubag T.U BPKAD NTB, dan Amiruddin, Kepala Sekolah Dasar 07 Sumbawa. Keduanya berniat maju di Pilkada Sumbawa. Adapun selebihnya berasal dari Dompu, yakni Ichtiar, Kadis Dikpora Dompu, kemudian Zainal Afrodi, Kabid Dikdas Dompu dan terakhir Abdul Sahid, Kadis Nakertrans Dompu.

“10 orang itu sudah kita rekomendasi ke Komisi ASN, karena kita nyatakan mereka melanggar aturan. Sanksinya silahkan itu bukan ranah kami, tapi jadi kewenangan KASN untuk memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan tindakan,” ujar Suhardi.

Sementara itu, 11 orang ASN lainnya sedang dalam proses pemeriksaan. Menurut Suhardi tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah. Ditegaskannya, pengawasan terhadap ASN tersebut untuk memastikan bahwa jangan sampai kegiatan pelayanan publik menjadi terganggu karena aktivitas kegiatan politik praktis mereka. “Dan rekomendasi kita ini akan diawasi, bagaimana eksekusi putusanya. Karena KASN wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu, untuk melakukan penindakan terhadap ASN yang melanggar,” pungkasnya. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here