Bawaslu NTB Putuskan Mo-Novi Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran TSM

Bawaslu Provinsi NTB membacakan putusan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu bersifat TSM Pilkada Sumbawa pada Senin, 11 Januari 2021. (Suara NTB/ndi).

Mataram (Suara NTB) – Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020 digelar, Senin, 11 Januari 2021. Dalam amar putusannya, Bawaslu Provinsi NTB menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM Pilkada Sumbawa dinyatakan tidak terbukti.
“Majelis menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemillih secara TSM,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB sekaligus merangkap ketua majelis sidang, Muhammad Khuwailid.

Diketahui, pihak terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM Pilkada Sumbawa ini yakni Paslon nomor urut 4 H. Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi). Sementara bertindak sebagai pihak pelapor yakni dari pasangan Syarafuddin Jarot-Mokhlis. Dari amar putusan Bawaslu tersebut, maka laporan Jarot-Mohklis dimentahkan oleh Bawaslu NTB.
Khuwailid yang ditemui usai persidangan yang berlangsung selama tiga jam itu menyampaikan penjelasan atas putusannya yang memenangkan pasangan Mo-Novi. Khuwailid mengatakan bahwa dari seluruh proses rangkaian persidangan yang berlangsung selama 14 hari kerja tersebut. Majelis tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan dan membenarkan laporan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu secara TSM di Pilkada Sumbawa 2020.

Iklan

“Bawaslu atau majelis tidak mendapatkan bukti secara nyata, konkret, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan itu tidak berhubungan secara langsung dengan pasangan calon. Sehingga peristiwanya seperti terputus, tidak terkoneksi langsung dengan Paslon. Itulah jadi dasar bagi majelis untuk memutuskan bahwa dari keseluruhan dalil-dalil itu kita menyatakan tidak mendapatkan keyakinan, tidak dapat dibuktikan, itulah yang kemudian dituangkan dalam amar putusan tadi,” jelas Khuwailid.

Dari dalil-dalil dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pelapor menurut penilaian majelis tidak ada satupun yang dapat dibuktikan. “Seluruh bukti yang diajukan pelapor kita pertimbangkan. Dari kasus politik uang yang didalilkan terjadi di 14 kecamatan, yang dibuktikan dengan saksi hanya di Desa Gapit, dan Desa Sekoto, artinya di 12 Kecamatan hanya dalil tok. Dari semua itu tidak ada satu pun peristiwa yang dapat dibuktikan dan bisa meyakinkan majlis,” katanya

Dari lima orang majelis yang menyidangkan perkara tersebut, pendapatnya bulat menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM di Pilkada Sumbawa. “Tidak ada perbedaan pendapat antar majelis, semua bulat. Kemudian atas putusan ini, pelapor punya hak untuk mengajukan keberatan selama 3 hari ke Bawaslu RI,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi dan Hukum Mo-Novi, Kusnaini, S.H., mengatakan dengan putusan Bawaslu NTB yang telah mementahkan laporan pelapor membuktikan bahwa pasangan Mo-Novi tidak pernah melakukan pelanggaran dalam proses Pilkada Kabupaten Sumbawa. “Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan dalam laporan di seluruh 14 kecamatan tidak ada satu pun yang terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan dalam persidangan kami membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pelapor, dan terbukti hari dari putusan majlis bahwa benar tidak ada satu pun dalil pelapor yang terbukti bahwa Mo-Novi telah melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota tim kuasa hukum pelapor Jarot-Mohklis, Surya Wicaksono mengaku cukup kecewa dengan putusan majelis yang mementahkan semua tuntutannya. Ia menilai pertimbangan majelis kurang lengkap dalam amar putusannya. Majelis terkesan tutup mata dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pelapor.
“Menurut kami pertimbangan majelis kurang lengkap ya. Saksi-saksi dan fakta persidangan yang kita hadirkan terlalu tidak diperhatikan. Majelis kurang lengkap memberikan pertimbangan, kurang teliti, kurang cermat dan kurang memperhatikan,” katanya.

Ia melihat dasar putusan majelis terlalu mengarah pada keterangan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Padahal dalam proses persidangan sendiri, majelis mempertanyakan kredibilitas Bawaslu Sumbawa karena kurang detail memberikan penjelasan.

“Selanjutnya setelah putusan ini mungkin kami fokus untuk upaya hukum lanjutan yakni Banding. Tapi keputusan kita belum tahu apakah akan banding atau tidak, masih pikir-pikir, karana putusan majelis belum kita baca ulang,” pungkasnya. (ndi).

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional