Bawaslu NTB Coret Tiga Caleg DPRD NTB dari DCT

Suasana sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan keputusan Bawaslu NTB untuk mencoret tiga caleg DPRD NTB. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, menggelar sidang pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU NTB dalam penetapan tiga calon anggota legislatif (Caleg) di Daftar Caleg Tetap (DCT) DPRD NTB di Pemilu legislatif 2019.

Dalam amar putusannya, Bawaslu NTB menyatakan tiga caleg di DCT DPRD provinsi NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga ketiga caleg tersebut  harus dikeluarkan dari DCT DPRD NTB oleh KPU.

Iklan

“Tiga caleg ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus dikeluarkan dari DCT,” kata Divisi Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, membacakan putusan Bawaslu NTB didampingi dua anggota Bawaslu NTB lainnya, Itratip dan Suhardi, di kantor Bawaslu NTB, Kamis, 25 Oktober 2018.

Adapun tiga caleg tersebut , Baiq Novera Puji Astuti, Caleg DPRD  NTB nomor urut 5 dari PKB di daerah pemilihan (Dapil) NTB 7 (Lombok Tengah Utara. Kemudian Drs. Zaenudin sebagai caleg nomor urut 5 dari Partai Nasdem di Dapil NTB 7 (Lombok Tengah Utara). Dan H. Ambar sebagai caleg nomor urut 3 dari Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil NTB 8 (Lombok Tengah selatan).

Dari hasil sidang pemeriksaan dilakukan Bawaslu NTB, menyatakan Baiq Novera Puji Astuti secara sah dan menyakinkan terbukti masih menjabat Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Darek, Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan dalam proses pencalegkan bersangkutan tidak menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatan sebagai Kaur.

Sesuai aturan, yang bersangkutan harus menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatan tersebut. “Baiq Novera Puji Astuti ketika ditetapkan di DCT masih aktif sebagai kaur, dan tidak menyerahkan SK pengunduran diri,” jelas Umar.

Sementara Drs. Zaenudin caleg DPRD NTB nomor urut 5 dari Partai Nasdem di Dapil NTB 7 dari hasil pemeriksaan terbukti secara sah dan menyakinkan masih berstatus sebagai ASN. Yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala bidang (Kabid) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok tengah.

Demikian juga dengan H. Ambar Caleg nomor urut 3 dari PBB, Dapil NTB 8 terbukti masih berstus sebagai ASN. Kedua caleg tersebut ketika ditetapkan di DCT masih berstatus sebagai ASN aktif.

“Keduanya tidak menyerahkan SK Pengunduran diri sebagai ASN. Dengan tidak menyerahkan SK pengunduran diri dari ASN, keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan di DCT,” tegas Umar.

Sidang pembacaan putusan yang dihadiri oleh Pihak pelapor, yakni Bawaslu Lombok Tengah, dan pihak terlapor KPU NTB diwakili Divisi Hukum, Ilyas Sarbini. “KPU tidak melakukan pelanggaran administratif. Tetapi ada luput dari proses verifikasi dilakukan KPU” jelasnya.

Bawaslu mempersilakan KPU NTB dan parpol, menempuh koreksi keputusan kepada Bawaslu RI jika tidak puas dengan keputusan tersebut. Pengajuan koreksi keputusan ke Bawaslu RI dalam tempo tiga hari kerja sejak dibacakan putusan.

Menanggapi keputusan Bawaslu NTB, Divisi Hukum Ilyas Sarbini menyatakan, pihaknya belum bisa menentukan sikap terhadap keputusan Bawaslu NTB. Apakah akan mengajukan koreksi keputusan kepada Bawaslu RI atau menindaklanjuti keputusan Bawaslu NTB dengan mencoret tiga caleg tersebut di DCT.

KPU NTB harus menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap terkait keputusan Bawaslu NTB. “Artinya jika KPU tidak mengajukan koreksi keputusan kepada Bawaslu RI. Maka keputusan Bawaslu NTB kita tindak lanjuti dengan mencoret tiga caleg itu di DCT,”  pungkasnya. (ndi)