Bawaslu NTB Bantah Setop Kunjungan Gubernur ke Sumbawa

Suhardi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu NTB menegaskan terkait informasi yang menyebutkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan kampanye terselubung di balik kegiatan kunjungan dan dialog dengan Masyarakat Pesisir di Sumbawa, baru-baru ini belum menjadi temuan.

“Baru sebatas informasi awal, belum jadi temuan,” kata Koordinator Divisi Hukum, Humas Data, dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, yang dikonfirmasi, Rabu, 14 Oktober 2020.

Iklan

Karena sifatnya informasi awal, Bawaslu harus menelusuri bukti-bukti kebenaran tudingan itu. “Atau pihak yang punya bukti silahkan melapor ke Bawaslu,” imbuhnya.

Hasil koordinasi Bawaslu NTB dengan Bawaslu Sumbawa hingga Rabu sore, 14 Oktober 2020 tidak ada pernyataan atau statement yang menyebut Gubernur NTB memanfaatkan kegiatan kunjungan kerjanya untuk berkampanye. Begitupun pernyataan yang meminta Gubernur menghentikan kunjungan kerja seperti informasi yang beredar.

“Jadi saya tegaskan belum ada pernyataan apapun,” tegasnya. Dilanjutkannya, dalam mekanisme yang ada, pernyataan Bawaslu disebut resmi setelah menggelar rapat pleno. “Faktanya Bawaslu Sumbawa belum menggelar pleno untuk memutuskan apakah Gubernur berpolitik atau tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, kabar yang menyebutkan Bawaslu Sumbawa melarang Gubernur melanjutkan kunjungan kerjanya dipastikan bukan pernyataan resmi Bawaslu. “Jadi saya tegaskan Bawaslu tidak pernah melarang Gubernur,” tegasnya.

Suhardi kembali menegaskan saat ini Bawaslu masih sedang menelusuri informasi awal tersebut. “Kami berharap bisa menemukan bukti-bukti baru yang bisa melengkapi (tuduhan) sehingga ada kepastian hukum,” tegasnya.

Bila nanti Gubernur terbukti berpolitik di balik kunjungan kerjanya, maka langkah yang akan ditempuh Bawaslu yakni memberi peringatan. “Kami berhak memberi peringatan, tetapi tidak punya hak menghentikan kegiatan roadshow-nya,” jelasnya.

Andai Dr Zul, saan akrab orang nomor satu di NTB itu tetap melaksanakan kunjungan kerja setelah terbukti berkampanye, maka Bawaslu akan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. “Outputnya bisa pidana, administrasi, kode etik, atau pelanggaran perundang-undangan lainnya,” tegasnya.

Melalui akun facebooknya, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menanggapi kabar dirinya yang dilarang menggelar kunjungan kerja oleh Bawaslu. Ia mengku cukup kaget dengan pemberitaan yang beredar terkait dengan dihentikannya kegiatan kunjungan kerjanya di Sumbawa oleh Bawaslu.

“Saya cek ke Bawaslu Sumbawa nggak ada seperti itu, saya cek ke provinsi juga nggak ada,” katanya. Dr Zul lantas membandingkan saat dirinya ikut Pilgub 2018 lalu. “Saya harus angkat topi pada Bawaslu dari provinsi sampai kabupaten, kinerjanya sangat bagus, jadi jangan coba-coba melanggar dan berbuat curang,” lanjutnya.

Dr. Zul kemudian menegaskan tidak berniat menghentikan kunjungannya ke Sumbawa sekalipun sedang ada pilkada yang berlangsung. “Di berbagai tempat yang saya kunjungi nyaris nggak pernah bicara Pilkada. Kalaupun terpaksa pasti meminta agar tetap rukun, saling menghargai, perbedaan tidak boleh menghilangkan persaudaraan,” paparnya.

Menurutnya, banyak hal mendesak yang membuatnya harus tetap mengunjungi daerah-daerah di NTB. Salah satunya, belum meratanya pembangunan di NTB. “Masih ada dusun-dusun yang tidak ada listrik, tanpa jalan, dan tanpa air bersih,” pungkasnya. (ndi)