Bawaslu Lotim Dalami Kasus Oknum Pendamping PKH Diduga Berpolitik Praktis

Ketua Bawaslu Lotim,  Retno Sirnopati (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB)  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah mendalami dugaan politik praktis yang terjadi di tubuh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lotim. Salah satunya yakni oknum pendamping di Kecamatan Labuhan Haji. Oknum ini diduga melakukan pembagian kalender dan stiker kepada kelompok penerima manfaat (KPM).

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, membenarkan jika pihaknya masih menunggu laporan dari panwascam terkait keterlibatan PKH di Kecamatan Labuhan Haji dalam suksesi pilpres 2019 dengan membagikan kalender calon tertentu. Proses dugaan pelanggaran yang dilakukan itu masih berjalan dan pendamping PKH tersebut sudah dilakukan klarifikasi sejak minggu lalu. “Kita masih menunggu laporan dari Panwascam atas keterlibatan pendamping PKH di Kecamatan Labuhan Haji. Masih dalam proses dugaan pelanggaran,” ujarnya, Minggu,  31 Maret 2019.

Iklan

Laporan lainnya adanya pertemuan pendamping PKH, korkab dan korwil yang diakomodir oleh oknum caleg DPR tertentu di wilayah Kecamatan Masbagik. Namun laporan sampai saat ini tidak ada caleg. “Memang benar adanya pertemuan Korwil dan Korcab. Namun itu tidak ada caleg,” ujarnya.

Bahkan laporan yang saat ini penanganannya masih berjalan, yakni terkait Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat melakukan jalan sehat di Kecamatan Wanasaba minggu lalu. Di mana, dalam kegiatan itu diduga menguntungkan caleg tertentu. Pasalnya gubernur pada saat itu diduga mengenalkan salah satu caleg DPR RI. Terkait laporan ini, Bawaslu sudah memintai keterangan dari Panwasdes, Panwascam dan beberapa saksi. “Pemanggilan terjadwal sampai dengan pemanggilan terhadap pak gubernur nantinya,”jelas Retno.

Sebelumnya, Kepala Bidang Linjamsos pada Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, Huzaefah, tidak menampik isu terkait permainan di kalangan pendamping PKH. Ia mengaku sudah memanggil sejumlah korcam PKH terkait dugaan dan laporan adanya isu pendamping PKH yang berpolitik. Dari hasil pengakuan korcam, dugaan pendamping PKH berpolitik dimainkan oleh oknum masyarakat yang tidak menerima bantuan.  (yon)