Bawaslu Loteng Didemo Warga

Massa aksi mendatangi kantor Bawaslu Loteng. Mereka mendesak Bawaslu Loteng tidak diskriminatif dalam menangani kasus dugaan tipilu dan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada Loteng berlangsung.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Puluhan warga perwakilan dari sejumlah LSM dan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Lombok Tengah, Rabu, 18 November 2020. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap Bawaslu Loteng yang dinilai diskriminatif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini. Bawaslu Loteng diminta lebih tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 Wita. Beberapa perwakilan massa aksi melakukan orasi di depan kantor Bawaslu Loteng, dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Yang intinya mendesak Bawaslu Loteng supaya adil dan tegas, menangani semua perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (tipilu) maupun dugaan pelanggaran netralitas ASN.

“(Bawaslu Loteng) Jangan diskiriminatif dong. Siapapun yang diduga melakukan pelanggaran Tipilu maupun netralitas ASN harus ditindak tegas. Jangan kemudian karena mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu, ada ASN yang justru diperlakukan tidak adil,” ujar Bustomi Taefuri, koordinator aksi.

Menurutnya, sikap Bawaslu Loteng yang terkesan tebang pilih dalam menangani dugaan tipilu dan pelanggaran netralitas ASN sudah mencederai demokrasi. Hak-hak masyarakat untuk mendapat keadilan juga hilang. “Kalau mau menindak tegas, tindak tegas semua. Kalau tidak, maka tidak usah sekalian. Biar jelas, tidak ada yang pilih kasih,” tandasnya.

Para demontrasi sendiri sempat dibuat emosi, lantaran sudah lebih setengah jam orasi anggota Bawaslu Loteng yang ditunggu-tunggu tidak kunjung keluar. Sempat ada upaya untuk menyegel kantor Bawaslu Loteng oleh para demonstran, namun berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian yang berjaga mengawal jalannya aksi.

Setelahnya para demonstran sempat bergerak ke Mapolres Loteng, untuk meminta aparat kepolisian menjemput paksa anggota Bawaslu Loteng. Namun belum sampai ke Mapolres Loteng, Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan datang dan akhirnya menerima para demonstran di teras depan Kantor Bawaslu Loteng.

Usai mendengarkan aspirasi para demonstran, Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan membantah dugaan diskriminatif tersebut. Ia menegaskan semua kasus dugaan tipilu maupun pelanggaran netralitas ASN sudah ditangani sesuai aturan yang berlaku. Dan, semua diperlakukan yang sama.

Ia mencontohkan kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan empat kepala OPD lingkup Pemkab Loteng, Hanan mengatakan sudah selesai ditangani. Berkas perkaranya pun sudah dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan saksi tegas. Ada juga kasus dugaan pelanggaran netralitas uang dilakukan oknum kepala sekolah di Kecamatan Pujut. Saat ini kasusnya juga sudah dikirim ke KASN.

Hanya saja, berbeda dengan kasus dugaan pelanggaran netralitas empat kepala OPD lingkup Pemkab Loteng, kasus oknum kepala sekolah tersebut unsur tipilu terpenuhi. Sehingga kasusnya juga dilanjutkan ke proses hukum. “Kalau kasus empat kepala OPD, unsur pidananya kurang. sedangkan kasus oknum kepala sekolah, unsur pidananya terpenuhi. Sehingga selain ditangani secara etik ASN, tetapi juga secara pidana,” timpalnya.

Tapi yang jelas semua perkara ditangani dengan maksimal. Jika memang unsur-unsur pelanggaran terpenuhi, pasti ditindaklanjuti sesuai regulasi yang ada. “Harapan kita masyarakat juga bisa membantu kerja-kerja Bawaslu Loteng. Jika menemukan ada pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu Loteng,” tandas Hanan.

Sebelum membubarkan diri, perwakilan demonstran lantas menyerahkan laporan dugaan pelanggaran tipilu yang dilakukan sejumlah oknum kepala OPD Loteng. (kir)