Bawaslu Kejar Terduga Pelaku Tipilu Penggelembungan Suara di Lobar

Khuwailid (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rekapitulasi suara KPU Lobar pada rapat pleno KPU Provinsi NTB, khusus di Kecamatan Sekotong, Kamis, 9 Mei 2019 malam lalu. Memperlihatkan bahwa fakta terjadi pengelembungan suara. Setelah dibongkar kotak suara, sejumlah partai yang mengklaim suaranya hilang berhasil kembali.

Melihat hal itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid telah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan investigasi terhadap proses rekapitulasi di KPU Lobar hingga tingkatan paling bawah, untuk menemukan siapa pelakunya.

Iklan

“Ini kan ada fakta perubahan, siapa diuntungkan kita tidak tahu, tapi yang jelas dia berubah. Nah laporan dari partai ini akan melakukan investigasi untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilunya,” tegas Khuwailid.

Ditegaskan Khuwailid, pihaknya sudah mengarahkan Bawaslu Lobar untuk melakukan penelusuran indikasi dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dari laporan yang masuk.

“Kalau kemudian C1 itu sebagai bukti, maka kami akan konfirmasi ke Bawaslu Lobar terkait dugaan ada tindak pidana pemilu. Kemudian jadi penting juga bahwa perubahan yang terjadi itu sesungguhnya peristiwanya ini ada di mana, apakah KPPS, PPS, PPK atau KPU,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta kepada semua pihak, khusus para peserta Pemilu untuk terkait pengungkapan dugaan Tipilu di Lobar. Sampai ditangani di sentra Gakumdu.

“Bawaslu sedang melakukan penanganan pelanggarannya dan belum akan dibahas di sentra Gakumdu. Jadi penting kita kawal apa yang sedang dilakukan Bawaslu dan kita tunggu hasilnya apa fakta terungkap,” pungkasnya.

Pantauan Suara NTB dalam proses pleno KPU Lobar pada saat pembukaan tiga kotak suara, ditemukan ada perbedaan perolehan suara. Oleh saksi parpol kemudian meminta kepada Bawaslu merekomedasikan ke KPU untuk membuka 12 kota suara yang ada di Kecamatan Sekotong. Karena mereka juga mencurigai penggelembungan suara juga terjadi di 12 kotak suara tersebut.

Menanggapi hal itu, Khuwailid menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa merekomendasikan hal itu kepada KPU, jika saksi parpol tidak mengajukan barang bukti dugaan telah terjadi manipulasi suara. (ndi)