Bawaslu Identifikasi Titik Rawan Pelanggaran Kampanye

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pilkada serentak tahun 2020 sudah memasuki masa kampanye. Bawaslu Provinsi NTB pun mulai melakukan pemetaan area yang rawan terjadi pelanggaran pemilu selama masa kampanye berlangsung. Seperti potensi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Ya Bawaslu sudah melakukan pemetaan apa saja yang rawan terjadi pelanggaran, jadi kita bisa berikan atensi pengawasan. Misalnya bagaimana penerapan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Kordiv hukum, data dan informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi.

Iklan

Selain protokol kesehatan Covid-19, beberapa titik rawan terjadinya pelanggaran selama kegiatan kampanye berlangsung sudah diidentifikasi. Pertama terkait dengan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye. Kedua yakni politik uang, dan ketiga netralitas ASN.

Selanjutnya disebutkan Suhardi, yang cukup rawan terjadi pelanggaran adalah penyebaran Hoax, Disinformasi, kampanye hitam, kampenye negatif. Hal tersebut sangat rawan terjadi di media sosial, yang dilakukan oleh para pendukung dan tim sukses calon.

“Tapi kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak Facebook untuk mengawasi konten-konten kampanye di media sosial yang berbau kampanye hitam, hoax, dan sebagainya. Kalau itu ditemukan, maka Facebook akan langsung men-take down akun tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya adalah terkait dengan potensi penggunaan fasilitas negara, dan penggunaan anggaran dan program pemerintah untuk kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon. Hal itu dianggap rawan terjadi, mengingat beberapa kandidat merupakan calon petahana, kemudian ada juga kandidat yang menjadi keluarga dekat dari kepala daerah yang sedang menjabat.

“Kami akan berikan atensi pengawasan terkait dengan hal ini, karena ini cukup¬† rawan terjadi. Kami sudah koordinasi dengan Bawaslu di tujuh kabupaten/kota supaya titik-titik rawan yang kami identifikasi itu dijadikan atensi dalam melaksanakan pengawasan,” katanya.

Selain itu materi kampanye memuat hal-hal yang dilarang, juga akan diawasi, termasuk juga  pelibatan anak-anak dalam kampanye, serta, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, terakhir kampanye di luar jadwal. (ndi)