Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Pengeluaran Dana Kampanye Digital Paslon

0
Suhardi (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Flatform digital seperti media sosial menjadi salah satu ruang yang cukup populer digunakan oleh para pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Pilkada serentak 2020 ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye. Bahkan para paslon tak tanggung-tanggung mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membiayai kegiatan sosialisasi dan kampanye digital mereka di media sosial.

Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan upaya pengawasannya di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalin kerjasama dengan manajemen Facebook. Dengan demikian, Bawaslu kini dapat memantau lalu lintas kegiatan kampanye para paslon, khusus di media sosial Facebook.

IKLAN

“Bawaslu sudah bekerjasama dengan Facebook, sekarang kita diberikan akses untuk mendapatkan data berapa biaya yang dikeluarkan oleh paslon untuk berkampanye di media sosial Facebook,” ungkap Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Kordiv Humas dan data, Suhardi, yang ditemui diruang kerjanya, Senin, 31 Agustus 2020.

Lewat kerjasama dengan Facebook tersebut, Bawaslu bisa memantau besaran pengeluaran biaya kampanye para paslon di media sosial, di mana selama ini tidak bisa diakses oleh Bawaslu. Karena itu pengeluaran dana kampanye paslon untuk media sosial, juga wajib ikut dicantumkan dalam laporan dana kampanye mereka.

“Misalnya berapa calon yang sudah mulai kampanye di Facebook dan berapa biaya yang sudah mereka keluarkan, itu terekam semua. Sehingga nantinya kita bisa mengkonfrontir dengan laporan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan calon tersebut, apa benar jumlah yang mereka keluarkan dengan yang dilaporkan, akan kelihatan,” jelasnya.

Selama ini para paslon sering kali menyiasati laporan pengeluaran dana kampanyenya. Terutama pengeluaran dana kampanye digital. Lebih-lebih pilkada yang digelar di masa Pandemi Covid-19 ini, dimana kampanye konvensional dibatasi protokol kesehatan, maka kampanye digital nampaknya akan lebih dimasifkan digunakan paslon.

“Tapi yang akan diawasi nanti adalah akun media sosial resmi yang dilaporkan ke KPU yang digunakan kampanyenya oleh paslon. Nah data akun itu bisa Bawaslu akses untuk kita konfrontir, misalnya laporan pengeluaran dana kampanye di Facebook sekian, atau dia tidak melaporkan, tapi dari Facebook sendiri ternyata sekian, bisa kelihatan di sana,” kata Suhardi.

Kerjasama dengan Facebook tersebut tidak saja terbatas hanya pada pengawasan pengeluaran dana kampanye paslon. Akan tetapi Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Facebook untuk melakukan take down terhadap akun-akun yang melakukan kampanye hitam.

Kerjasama pengawasan yang dilakukan berdasama Facebook tersebut merupakan upaya Bawaslu memaksimalkan pengawasannya terhadap jalannya proses demokrasi yang sehat di Pilkada serentak 2020. Namun selain dari upaya itu, partisipasi masyarakat masih menjadi yang utama. “Tapi tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya dengan upaya itu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama untuk areal yang tidak bisa dijangkau oleh Bawaslu,” pungkasnya. (ndi)