Bawaslu Atensi Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19 di Tujuh Daerah

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di tujuh kabupaten/kota yang akan kembali maju bertarung di Pilkada serentak 2020 agar tidak memanfaatkan dan mendompleng program penanganan dampak Covid-19 untuk kepentingan politik.

Hal itu diampaikan Komisioner Bawaslu NTB, Divisi Informasi, Data dan Humas, Suhardi. Menurutnya, sesuai arahan dari Bawaslu RI kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah, agar memberikan atensi pengawasan terhadap kemungkinan ada potensi pemanfaatan dan penggunaan dana pengananan Covid-19 bagi kepentingan calon petahana untuk berkampanye dan meraih simpati publik.

Iklan

Termasuk kemungkinan petahana mengkampanyekan kandidat yang didukung melalui program penanganan Covid-19 tersebut. “Bawaslu melihat baik program dan dana pengananan pandemi virus corona ini sangat rentan digunakan untuk kepentingan kampanye,” kata Suhardi.

Menurutnya, semua pihak harus bersatu padu dan bahu membahu dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Kepala daerah jadi salah satu garda terdepan di daerah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 tersebut.

Hanya saja, Bawaslu perlu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak mengambil kesempatan dengan memanfaatkan dan menggunakan dana penanganan covid-19 untuk kepentingan kampanye diri maupun kandidat mau didukung di Pilkada. “Ini akan jadi atensi serius kami di Bawaslu,” ungkapnya.

Pihaknya tak akan mempersoalkan dana penanganan Covid-19 dan berbagai program pencegahan penyebarannya, misalnya melalui pembagian masker, Hand Sanitizer, dan berbagai hal lainnya kepada masyarakat. Tetapi pihaknya perlu mewanti-wanti agar program penanganan Covid-19 itu tidak disertai dengan embel-embel politik.

Sehingga dipastikan dana penanganan dan program pencegahan penyebaran Covid-19 itu dipastikan tidak dipolitisasi oleh kepala daerah. “Silahkan berikan bantuan ke masyarakat dalam penanganan virus covid-19. Tetapi jangan sampai ada embel-embel kampanye,” imbuhnya.

Dia memastikan Bawaslu akan memanggil kepala daerah, untuk dilakukan pemeriksaan jika nanti dalam pengawasan dilakukan ada dugaan atau indikasi kepala daerah memanfaatkan dana penanganan covid-19 itu untuk kepentingan kampanye dirinya dan kandidat tertentu.

Pasalnya, Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan tidak ada program pemerintah termasuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya bagi kepentingan politik tertentu.

Persoalan sering kali berdasarkan pengalaman yang ada, banyak program pemerintah terutama bersifat bantuan sosial (Bansos) yang terindikasi digunakan oleh kepala daerah terutama petahana untuk kepentingan kampanye maupun parpol pendukungnya. “Ini harus kami cegah dan antisipasi,” tegasnya.

Akan tetapi sampai sejauh ini, Bawaslu NTB memastikan belum ada ditemukan kepala daerah yang bakal maju lagi mencalonkan diri sebagai petahana di Pilkada serentak 2020, terindikasi memanfaatkan program penanganan covid-19 sebagai ajang alat kampanye dirinya meraih simpati masyarakat. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional