Bawa OJK dan Bank NTB Syariah, Gubernur Langsung Tuntaskan Kesulitan PKL Eks Pelabuhan Ampenan

Ketua TPPKK NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan bantuan paket sembako kepada PKL di eks Pelabuhan Ampenan, Kota Mataram, kemarin. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Aksi pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah dari pedagang kaki lima (PKL) di Eks Pelabuhan Ampenan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Mataram mendapatkan atensi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. Gubernur membawa Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo dan Kepala OPD terkait menyambangi PKL untuk mencarikan solusi atas kesulitan yang dihadapi.

Para PKL menyampaikan kesulitan yang dihadapi dengan adanya penerapan PPKM Darurat yang sekarang menjadi PPKM Level 4 di Kota Mataram. Di tengah sepinya pembeli, para PKL meminta ada keringanan terkait pembayaran cicilan di perbankan maupun koperasi akibat pemasukan yang turun drastis akibat penerapan PPKM.

Iklan

Kepala Lingkungan Melayu Bangsal Kelurahan Ampenan Tengah, Sumini mengatakan pengibaran bendera putih yang dilakukan PKL di eks Pelabuhan Ampenan sebagai tanda menyerah. Pasalnya para pedagang kecil yang berada di sana tidak mendapatkan pemasukan memadai selama pandemi.

Akibat pandemi Covid-19, para pedagang kecil mengalami tekanan dari pihak bank dan koperasi karena kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman. ‘’Menurut saya sudah sangat berlebihan dan merasa pihak bank dan koperasi tidak mau tahu kondisi kami karena berkurangnya penghasilan kami,’’ terang Sumini.

Ia menyebutkan, rata-rata PKL yang berjualan di eks Pelabuhan Ampenan mendapatkan pinjaman sebesar Rp3 juta. Pedagang kecil yang ada di sana tetap dipaksa membayar cicilan pinjaman meskipun pihak lingkungan  telah memberikan surat rekomendasi sebagai pejabat lingkungan yang menjamin urusan pinjaman para pedagang dikembalikan dengan pembayaran angsuran yang tertunda karena berkurangnya omzet penjualan.

Menurut Sumini, pendapatan yang diperoleh pedagang hanya untuk bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Belum lagi untuk biaya anak sekolah.

Dengan kedatangan Gubernur bersama OJK, Direktur Utama Bank NTB Syariah dan Kepala OPD terkait diharapkan membantu persoalan yang dihadapi para PKL. “Semoga kali ini, janji bantuan dari beberapa instansi benar-benar diberikan. Bukan hanya iming-iming seperti kemarin,” katanya.

Ketua PKL Eks Pelabuhan Ampenan, Indari Sucipto juga menyampaikan keluhan yang sama. Di masa pandemi saat ini, mereka dikejar-kejar oleh pihak bank dan koperasi yang telah memberikan pinjaman. Mereka diminta tetap membayar cicilan meskipun penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, kata Indri, sepeda motornya yang cicil lewat salah satu finance diancam akan dicabut karena sudah tidak mampu menyetor cicilan selama tiga bulan atau sekitar Rp2,1 juta. Di hadapan Gubernur, Indri juga menyampaikan lapaknya rusak tergerus ombak pantai.

Namun, ia bersyukur, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memberikan bantuan sebesar Rp2,2 juta untuk membayar cicilan sepeda motor yang sudah tertunggak selama tiga bulan. Selain itu, para PKL di eks Pelabuhan Ampenan juga mendapatkan bantuan sembako dari Dinas Sosial NTB.

Gubernur NTB merespons dengan cepat kesulitan yang dialami 103 PKL yang ada di eks Pelabuhan Ampenan. ‘’Kami hadir memberikan solusi kesulitan pedagang karena berkurangnya pendapatan di masa pandemi ini,’’ kata Gubernur.

Ia mengatakan, penerapan PPKM merupakan situasi dilematis bagi masyarakat. Di sisi lain, kerumunan pengunjung dan masyarakat harus dikendalikan. Namun di sisi yang lain penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup tak lagi mencukupi.

Gubernur mengatakan, Pemprov NTB memahami kondisi yang dialami masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Sehingga, ia membawa Pimpinan OJK, Direktur Utama Bank NTB dan sejumlah Kepala OPD bertemu dengan para PKL.

Terkait dengan permintaan para PKL agar diberikan keringanan membayar cicilan pinjaman, Gubernur meminta agar Kepala OJK dapat memfasilitasi dan bisa tuntas sore harinya. Sedangkan untuk Direktur Utama Bank NTB Syariah, Gubernur meminta agar bantuan pembiayaan atau bantuan modal tanpa bunga sebesar Rp3 juta bisa terealisasi paling lambat Selasa (3/8) hari ini.

‘’Kita harus menyadari bahwa semua memang berat. Oleh karena itu memang, kalau ada keringanan-keringanan (pembayaran pinjaman), ini sedang dibicarakan,” kata Gubernur dikonfirmasi usai menemui PKL.

Kaitan dengan keringanan pembayaran cicilan ini, kata Gubernur bahwa memang OJK NTB tidak bisa langsung membuat keputusan. Tetapi mereka berkoordinasi dengan OJK Pusat dan lembaga pembiayaan. “Kalau kasus ini dibawa ke sana (OJK Pusat), mudah-mudahan bisa dimengerti,” harapnya.

Sedangkan untuk bantuan permodalan sebesar Rp3 juta tanpa modal, Gubernur meminta paling lambat Selasa, 3 Agustus 2021 sudah bisa disalurkan kepada para PKL. “Pinjaman Rp3 juta, kembalinya juga Rp3 juta. Bank NTB kita minta lebih proaktif mendatangi pedagang-pedagang yang lain,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo mengatakan, bantuan pembiayaan tanpa bunga sebenarnya sudah ada dengan adanya program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas). Dalam pelaksanaan program ini, Bank NTB Syariah juga bekerja sama dengan OJK. ‘’Ini pembiayaan, tanpa bunga,’’ terangnya.

Kukuh mengatakan program ini sudah dimulai setahun yang lalu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil sebesar Rp1 juta. Terkait dengan pinjaman sebesar Rp3 juta yang akan diberikan kepada PKL eks Pelabuhan Ampenan, pihaknya akan melihat anggaran.

“Sejak setahun lalu kami gulirkan, alhamdulillah, sudah bisa membantu masyarakat yang terjerat rentenir. Selama ini yang sudah berjalan anggarannya Rp1 miliar. Karena kami lihat dengan keuangan kami. Kalau tahun depan kami bisa, mungkin anggaran kami usulkan ditambah,” tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional