Batalnya Kapal Pesiar Singgah di Lombok Tak Boleh Terulang

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, kebersihan destinasi-destinasi wisata akan menjadi prioritas. Peristiwa batalnya kapal pesiar singgah di Lombok akibat persoalan sampah jangan sampai terulang.

‘’Jelas ada prioritas (kebersihan)  destinasi wisata. Itu (kapal pesiar batal singgah) makanya yang kita khawatirkan. Untuk itu, bagaimana (agar)  daerah wisata harus bersih,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 13 Maret 2019 kemarin.

Iklan

Ia menekankan pentingnya dibentuk bank sampah di setiap desa. Berbicara masalah zero waste, maka masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Atau istilah yang ada sekarang menjual sampah pada tempatnya.  ‘’Maka harus ada bank sampah di setiap desa di NTB,’’ ujarnya.

Disebutkan, saat ini sudah berdiri 170 bank sampah di seluruh NTB. Pembangunan bank sampah dimulai sejak 2018 lalu. Ditargetkan semua desa bahkan kelurahan memiliki bank sampah.

Menurut Wagub, antusiasme pemerintah desa membangun bank sampah luar biasa. Minimal satu desa mengalokasikan APBDes sebesar Rp25 juta untuk bank sampah. Tetapi di kabupaten ada desa yang mengalokasikan sampai Rp60 juta. Bahkan salah satu desa di Lombok Timur, sebut Wagub, ada desa yang mengalokasikan APBDes sebesar Rp300 juta untuk pengelolaan sampah yakni Desa Dasan Lekong.

Dengan sosialisasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, sekarang banyak pemerintah desa yang meminta dilakukan pembinaan dari Bank Sampah Bintang Sejahtera, pihak ketiga yang digandeng Pemprov dalam upaya mewujudkan program zero waste.

‘’Tinggal sekarang semangat kita tak boleh kendor, berkolaborasi terus. Tahun ini mudahan semua desa terbentuk bank sampah. Tapi kalau bisa 50 persen desa membentuk bank sampah, sudah luar biasa,’’ kata Wagub.

Diberitakan sebelumnya, tiga kapal pesiar dari Singapura membatalkan kunjungannya ke Lombok. Tiga kapal pesiar itu, setidaknya mengangkut 3.000 wisatawan mancanegara (wisman).

Ada beberapa  alasan yang membuat kapal pesiar itu batal singgah. Alasan batalnya kapal pesiar itu singgah karena beberapa persoalan. Seperti disampaikan, GM Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto,  batalnya tiga kapal pesiar datang ke Lombok memang dipengaruhi beberapa hal.

Seperti masa recovery gempa, terutama fasilitas umum masih mengalami kerusakan. Selain itu beberapa alasan menyangkut sampah dan ketidaknyamanan pengunjung terhadap ulah sejumlah oknum sopir travel diduga liar.

Tahun ini diperkirakan ada 26 kapal pesiar dari berbagai negara akan singgah di Lombok. Seharusnya pada bulan Maret ini terdapat tiga kapal pesiar yang dating. Namun adanya ulah segelintir oknum membuat tidak nyaman turis saat datang berlibur sehingga membatalkan datang ke Lombok.

Untuk mewujudkan program NTB Zero Waste 2023, Pemprov NTB sudah memiliki payung hukum berupa Perda. DPRD NTB telah menetapkan Perda Pengelolaan Sampah yang menjadi usulan eksekkutif.

Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut juga mengatur larangan dan sanksi pidana bagi Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga yang menggunakan jasa pelayanan sampah regional.

Dalam Perda tersebut  mengatur  larangan dan ketentuan pidana. Mengenai larangan terdapat dalam pasal 45. Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga yang menggunakan jasa pelayanan sampah regional dilarang mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.

Kemudian, Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Selain itu, Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka.

Dalam pasal ini juga, Pemda kabupaten/kota atau pihak ketiga dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terkait dengan ketentuan pidana diatur pada pasal 58.

Dalam pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. (nas)