Batal, Sidang Paripurna Raperda Tatib Pilwabup Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) terbelah perihal pelaksanaan sidang paripurna Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup). Pasalnya sebagian anggota Dewan yang mendukung Paripurna terlaksana menghadiri paripurna, sementara sebagian dewan yang tak mau paripurna terlaksana tak hadir. Akibatnya, sidang paripurna yang diagendakan Kamis, 6 Oktober 2016 batal terlaksana, karena jumlah anggota dewan yang hadir tak memenuhi kuorum.

Paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00 Wita, seperti biasa molor dari waktu. Sejumlah pejabat eksekutif dan anggota Dewan mulai berdatangan. Anggota dewan yang datang langsung menandatangani daftar hadir secara bergiliran. Tampak anggota Fraksi Golkar, Gerinda, PAN dan PKS pertama kali datang. Diikuti fraksi lain, seperti Nasdem, Hanura PKB serta PBB. Hingga pukul 11.00 Wita jumlah kehadiran hanya baru 23 orang dari 45 anggota Dewan, sehingga paripurna belum bisa dilaksanakan, sebab belum kuorum.

Iklan

Sejumlah anggota dewan pun berupaya mengontak dewan yang belum hadir, khususnya dari PPP, Demokrat dan PDIP. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, walaupun anggota Dewan yang tak mau hadir  diingatkan, jika tak hadir pada paripurna kali ini berimbas terhadap fraksi masing-masing. Bahkan hingga pukul 11.30 Wita, anggota Dewan belum juga kuorum, sehingga paripurna pun dibatalkan. Karena paripurna batal, pihak eksekutif seperti Sekda Lobar, H.Moh. Taufiq pun meninggalkan ruangan sidang.

Kondisi ini pun membuat Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun turun tangan. Ketua DPD Golkar Lobar ini mengumpulkan semua unsur pimpinan komisi, fraksi dan perangkat dewan lainnya untuk mengambil langkah tegas. Pertemuan pun digelar tertutup di ruangan Sekretaris DPRD dihadiri unsur pimpinan lengkap. Alhasil dari pertemuan dihasilkan beberapa butir kesepakatan, jika  sejumlah agenda penting dewan dibatalkan, baik itu rencana kunjungan kerja ke luar daerah, pencabutan SK pergantian Wakil Ketua Multazam dan pembahasan laporan reses.

“Paripurna tidak bisa terlaksana, karena ketidakhadiran anggota Dewan dari tiga parpol, yakni dua parpol pengusung PDIP dan dan Demokrat. Satu lagi PPP. Akibat paripurna batal, Kami ambil sikap tegas membatalkan sejumlah agenda, karena jangan sampai masyarakat menilai kami hanya bisa kunker sementara kewajiban pokok ndak dilaksanakan,“ tegas Hj. Sumiatun dengan nada kecewa.

Ia mengaku sedikit kecewa atas ketidakhadiran sebagian anggota Dewan. Ssebab bagaimana pun pada saat pembahasan hingga pleno Perda Tatib Pilwabup ini mereka hadir dan sepakat dilaksanakan paripurna. Akan tetapi aneh, ketika paripurna mereka justru tidak hadir. Apa langkah selanjutnya? Pihak Banmus akan menjadwalkan ulang. Yang jelas, lanjutnya, Raperda Tatib akan diparipurnakan

Pansus Raperda Tatib juga menggelar jumpa pers menyikapi batalnya sidang paripurna. Menurut, Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus anggota Banmus, Bakti Jaya, menegaskan sebagian anggota Dewan yang hadir menyesalkan ketidakhadiran sebagian anggota Dewan. Menurutnya pilwabup ini sangat penting, sebab berbicara kepentingan  daerah. “Di sinilah masyarakat menilai mana-mana pihak yang mau pilwabup terlaksana dan tidak,” akunya.

Langkah BK, ujarnya, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Ketua Fraksi PDIP, Demokrat dan PPP. Mereka akan diajak berbicara. Diakuinya, mereka tak bisa memaksa, sebab memiliki hak politik. Namun demikian tentu persoalan masyarakat haruslah dikedepankan.

 Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus Tatib Pilwabup Munawir Haris. Menurutnya, proses pembahasan raperda telah selesai, bahkan mengacu revisi dari Kemendagri. Ia mengaku tidak enak terhadap masyarakat sebab bagaimana pun masyarakat sering mempertanyakan masalah pilwabup ini bahkan langsung hearing ke dewan.

Baru Sebatas Draf

Menanggapi hal ini, anggota Fraksi Partai Demokrat, Indra Jaya Usman, menegaskan, tiga partai tak mungkin hadir dengan alasan yang jelas. Menurut Indra, tidak mungkin ketidakhadiran tiga fraksi yakni Demokrat, PDIP dan PPP mengakibatkan paripurna tak kuorum, sebab jumlah anggota Dewan tiga fraksi ini tidak terlalu banyak.

“Itu barang (Raperda Tatib) kan belum clear. Yang disampaikan Kemendagri hasil konsultasi rekan-rekan dewan hanya sebatas drafting, sistematika saja. Sementara pasal-pasal krusial termasuk soal pemecahan masalah jika terjadi deadlock, itu sebabnya kami tidak hadir,” jawabnya.

Pihaknya membantah, jika fraksinya memperlambat proses pilwabup ini. Demokrat, dalam hal ini Ketua DPD I NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sangat tegas mendukung. Bahkan, Demokrat paling pertama mengeluarkan rekomendasi. Justru jelasnya, patut diduga dan perlu ditelusuri siapa di balik ini, sehingga mau mempercepat paripurna.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Lobar, H. L. Muhammad. Pihaknya tak menghadiri rapat  paripurna, karena alasan yang mendasar bahwa banyak hal-hal yang belum selesai dibahas. Draf raperda ini, jelasnya dipaksakan untuk diparipurnakan, padahal bab per bab, pasal per pasal dan per ayat belum dibahas secara mendalam. Pihaknya tak mau disalahkan dalam persoalan ini. Menurutnya, pihak yang berkepentingan seperti ketua partai pengusung juga perlu mempelajari raperda ini. (her)