Batal, Proyek “By Pass” LIA – Mandalika dan Bendungan Meninting

Mataram (Suara NTB) – Dua proyek strategis di NTB tahun 2018, batal direalisasikan tahun ini. Pasalanya, Kementerian PUPR menarik anggaran dua proyek tersebut,  akibat terkendala kesiapan lahan.

Dua proyek strategis yang ditarik anggarannya adalah proyek pembangunan jalan by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika dan anggaran pembebasan lahan Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar).

Iklan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi membenarkan bahwa ada dua anggaran proyek strategis tahun 2018 di NTB yang ditarik oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Yakni, anggaran pembangunan fisik jalan by pass LIA – KEK Mandalika senilai Rp 50 miliar.

‘’Memang kita menerima surat dari Dirjen Bina Marga. Bahwa dana yang tadinya disiapkan untuk jalan by pass LIA – Mandalika itu sudah dianggarkan di 2018 tapi akhirnya dialihkan. Konfirmasi kami kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, karena memang ketidaksiapan,’’ tutur Ridwan ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 17 April 2018 siang.

Ketidaksiapan itu mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dokumen Amdal tidak dapat keluar lantaran belum ada kesesuaian ruang dari Lombok Tengah. Setelah dilihat, ternyata ada miskomunikasi antara Pemkab Lombok Tengah dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait dengan lokasi atau trase jalan.

Lokasi atau trase jalan ini memang harus jelas. Karena berkaitan dengan pembebasan lahan. Ditjen Bina Marga sudah memperhitungkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika itu akan mulai dilaksanakan 2018 ini, dengan syarat semua dokumen perencanaan sudah selesai.

‘’Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, itu belum siap. Akhirnya, uang  itu ditarik,’’ katanya.

Meskipun anggaran pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika untuk tahun 2018 ini ditarik, kata Ridwan, namun proyeknya akan tetap berlanjut tahun 2019 mendatang. Komitmen Bupati  Lombok Tengah melalui Sekda bahwa Pemda setempat siap dan tidak ada masalah terkait dengan trase jalan.

‘’Tarik menarik itu sudah tak ada lagi, cuma memang sudah terlanjur anggarannya sudah dibawa ke sana (pusat). Bukan berarti proyek itu batal, ndak. Kita diminta untuk lebih menyiapkan dulu seluruh dokumennya. Sehingga tahun 2019, kita pastikan proyeknya berjalan,’’ kata Ridwan.

Proyek pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika dengan panjang sekitar 20 Km akan dibangun seperti by pass BIL II. Untuk pembangunan konstruksi proyek ini pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 1,7 triliun. Sementara untuk pembebasan lahan akan dibebankan kepada Pemprov dan Pemkab Loteng.

Untuk 2018 ini, Ridwan mengatakan anggaran untuk pembebasan lahan tidak dianggarkan dalam APBD. Kemungkinan akan dianggarkan dalam APBD 2019 mendatang. ‘’Sekarang sedang dihitung berapa luasnya supaya kita bisa sharing seperti pembangunan by pass BIL I dan II,’’ ujarnya.

Sebenarnya, jalan dari LIA – KEK Mandalika ini diusulkan dibangun tol. Namun saat dibahas dengan pemerintah pusat, ada sejumlah pertimbangan sehingga diputuskan dibangun by pass. Dari sisi pertimbangan teknis, jika melihat lalu lintas rata-rata jalan tol sebanyak 20 ribu kendaraan perhari, maka jalan itu tidak masuk kriteria tol. Sehingga, dalam rapat dengan pemerintah pusat, Wakil Presiden meminta supaya jangan dibangun jalan tol tetapi by pass. Sambil menunggu perkembangan lalu lintas kendaraan LIA – KEK Mandalika, jalan tersebut dapat ditingkatkan menjadi jalan tol.

Selain proyek by pass LIA – KEK Mandalika, Ridwan juga mengatakan anggaran pembebasan lahan pembangunan Bendungan Meninting, Lombok Barat juga ditarik Kementerian PUPR. Namun ia tak menyebutkan jumlah alokasi anggaran yang telah disiapkan pusat untuk pembebasan lahan tersebut.

Ridwan hanya mengatakan bahwa informasi mengenai ditariknya anggaran pembangunan Bendungan Meninting itu terungkap dalam Musrenbang 2018. Dimana dalam acara tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan BPJN Mataram diminta untuk menyebutkan proyek-proyek 2019 mendatang yang dilaksanakan di NTB.

Bendungan Meninting belum bisa dibangun lantaran Pemkab Lombok Barat belum melakukan appraisal. Appraisal ini diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan. “Uangnya sudah siap di pusat. Tetapi pembebasan lahan belum dilakukan. Karena appraisalnya belum selesai, tidak dianggarkan oleh Pemda Lombok Barat. Padahal uang untuk pembebasan lahan itu sudah siap di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, Kementerian PUPR menyetujui pembangunan dua bendungan, dari empat bendungan yang diajukan oleh Pemprov NTB. Anggaran yang  mengalir ke NTB untuk pembangunannya mencapai Rp 2,7 triliun. Bendungan Meninting, Lombok Barat, dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1,2 triliun dan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa dengan pembiayaan Rp 1,5 triliun. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here