Batal Dieksekusi Jaksa, Nuril Dilindungi LPSK

Kajari Mataram I Ketut Sumedana memberi keterangan pers terkait pembatalan eksekusi Nuril. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram resmi membatalkan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun (37) Rabu, 21 November 2018  atas dasar perintah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Meski batal, namun Kejaksaan tetap menunggu kehadiran Nuril untuk membicarakan teknis dan jangka waktu penundaan eksekusi.

Seharusnya Nuril hadir memenuhi panggilan Jaksa, Rabu kemarin untuk menjalani eksekusi enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) RI.  Namun Kejari Mataram membatalkan eksekusi, setelah banyak pihak menentang, karena dianggap masih ada ruang pembelaan bagi Nuril dalam agenda Peninjauan Kembali (PK).

Iklan

“Saya tegaskan, tidak ada eksekusi hari ini. Ini kan sudah ada perintah langsung dari Kejaksaan Agung. Dengan pertimbangan yang sudah didengar semua orang, dengan alasan kemanusiaan, termasuk kepentingan PK Nuril,” kata Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH dalam keterangan persnya, Rabu kemarin.

Ia tetap berharap kehadiran Nuril di Kejaksaan tapi bukan untuk dieksekusi, melainkan mendiskusikan soal teknis setelah penundaan eksekusi. Dimaksud Kajari, terkait penundaan eksekusi dihubungkan dengan rencana PK diajukan Nuril bersama kuasa hukum. Sebab bagaimana pun juga menurut Kajari, harus ada kejelasan dari kubu Nuril kapan soal pengajuan PK dimaksud.

“Harus kita bicarakan, sebab ini terkait bagaimana kepastian hukum.  Apakah betul upaya PK? Maka kita bicarakan teknisnya sepeti apa. Ini  kita bicarakan, semata mata demi penegakan hukum,” tandas Kajari.

Jangan sampai, kata dia, ketika pihaknya menyatakan penundaan eksekusi justru tidak ada upaya PK dari Nuril.  Ketika itu yang terjadi, maka proses hukum bagi ibu dua anak yang berdomisili di Kecamatan Labuapi Lombok Barat itu akan ngambang.  “Kita khawatir  kalau tidak ketemu, dia (Nuril) tidak PK.  Nah, mau diapakan putusan ini?,” tanyanya.

Hanya saja Kejaksaan maupun kubu Nuril tersandera pada  masalah yang sama, belum turunnya salinan putusan MA. Joko Dumadi, SH.,MH Cs selaku kuasa hukum Nuril membutuhkan salinan putusan itu sebagai bahan PK, sementara kejaksaan pun punya kebutuhan sama sebagai dasar memutuskan penundaan eksekusi.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak mendorong agar salinan putusan itu segera keluar dari MA. “Sebab bukan kepentingan PH saja, kami juga. Untuk itu, kita dorong sama sama agar salinan itu segera keluar,” ajaknya.

Proses hukum itu diakuinya sudah melebar ke berbagai penjuru dan perspektif, sehingga mengundang banyak pandangan dari pakar hukum sampai para aktivis. Tapi Kajari tetap melihat dalam konteks koridor hukum, bahwa ditunda atau dieksekusinya Nuril akan berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Tidak saja Nuril, tapi juga H. M sebagai pelapor. Institusinya pun akan terseret manakala tidak menjalankan eksekusi tanpa alasan penundaan yang kuat, seperti pengajuan PK dari terpidana. “Salah juga kami sebagai jaksa nanti tidak jalankan putusan MA. Kecuali nanti hasil PK beda, kita lihat. Kami pun harus jalankan sesuai putusan PK nanti,” paparnya.

 

Dilindungi LPSK

Baiq Nuril Maknun semakin viral. Media  memburunya, termasuk untuk talk show di sejumlah televisi nasional. Hingga Rabu kemarin Nuril diketahui masih di Jakarta setelah sempat hadir di acara Indonesia Lawyer Club (ILC). Nuril ditempel Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka didampingi sejumlah tim kuasa hukumnya. Siang kemarin diketahui rombongan itu hearing dengan anggota DPR RI di Gedung Nusantara III.

Selain demi mendapat dukungan dari Senayan, Joko Dumadi juga mengaku lega setelah kliennya mendapat perlindungan sebagai saksi. Mantan honorer SMA 7 Mataram yang dipecat HM, kepala sekolahnya itu dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Hari ini Nuril resmi didampingi LPSK. Karena kami ketahui laporannya mulai diproses Polda NTB. Jadi kami rasa penting dia dilindungi,” jelasnya.

Dipastikan saat diperiksa sebagai pelapor Jumat mendatang, Nuril sudah didampingi LPSK. Tidak saja kliennya, sejumlah saksi lainnya mendapat perlindungan yang sama demi kelancaran proses hukum.

Bagaimana Reaksi H. Muslim setelah dilaporkan balik oleh Nuril ke Polda NTB atas kasus dugaan pelecehan seksual? Mantan Kepala SMA 7 Mataram itu sulit ditemui. Dicari ke kantornya, Dinas Pemuda dan Olahraga Jalan Lingkar Selatan Pagutan Petemon, ruangan Muslim kosong.

Menurut Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Mataram, Maryani, koleganya tidak masuk kantor kemarin. “Sehari sebelumnya beliau masuk, tapi cuma sebentar, keluar lagi mungkin ada acara,” ungkapnya. Selebihnya Maryani dan pejabat lainnya di sana enggan berkomentar karena alasan tidak berkapasitas mengomentari urusan pribadi H. Muslim.

Sementara ditemui di kediamannya di Lingkungan Pondok Prasi Ampenan, tak ada tanda-tanda yang bersangkutan bersedia menemui wartawan. Rumah dengan cat dominan hitam  itu tertutup. Dihubungi Suara NTB via ponsel, hingga berita ini ditulis tak ada jawaban dari Muslim. (ars)