Baru Terealisasi 10 Persen, NTB Peroleh Jatah Perhutanan Sosial 400 Ribu Hektare

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan jatah seluas 400 ribu hektare kawasan hutan untuk program perhutanan sosial di NTB. Program perhutanan sosial diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan dengan benar dan punya legalitas dari negara.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si., menyebutkan dari jatah seluas 400 ribu hektare kawasan hutan untuk perhutanan sosial di NTB. Hingga awal Januari ini, baru terealisasi sekitar 10 persen atau 48.030 hektare dengan jumlah masyarakat 37.119 KK.

‘’Baru 10 persen. Tetapi kenyataannya hutan itu sudah diduduki orang,’’ ujar Madani dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Madani menjelaskan, untuk mencapai legalitas hutan sebanyak 48.030 hektare tersebut, tidak mudah. Karena ada masyarakat yang selama ini menggarap lahan hutan secara ilegal ada yang setuju dan lebih banyak yang menolak.

‘’Ada yang bawa golok. Mereka tak mau mengurus legalitas pemanfaatan hutan. Karena kalau masuk perhutanan sosial, ada hak dan kewajiban. Untuk menuju angka seluas 48.030 hektare tak mudah. Padahal cuma didata, diukur. Banyak konflik dengan petugas di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Madani, hampir semua kawasan hutan diduduki secara ilegal oleh masyarakat. Kemudian hutan ditanami tanaman semusim, seperti jagung.

Ia memberikan contoh, seperti di kawasan hutan Sesaot Lombok Barat. Dari 3.600 hektare hutan yang sudah diduduki masyarakat, baru 185 hektare yang sudah memiliki legalitas berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm).

‘’Kita sudah ngomong berbusa-busa, bertahun-tahun, agar masyarakat mengurus legalitasnya. Ada yang mau tapi banyak yang menolak. Memang kita kejar-kejaran. Kita datang, dia lari,” bebernya.

Menurut Madani, masyarakat tidak mau mengurus legalitas pemanfaatan hutan karena mereka ingin bebas menanam apapun tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan. Jika masuk program perhutanan sosial, maka masyarakat wajib menanam sekian ratus pohon dalam satu hektare.

Jatah perhutanan sosial seluas 400 ribu hektare tersebut diharapkan dapat tercapai 50 persen pada 2023 mendatang. Pada pertengahan tahun ini, ditargetkan ada tambahan 3.000 hektare lagi pengelolaan kawasan hutan yang sudah memiliki legalitas perhutanan sosial.

Madani mengingatkan masyarakat yang sudah memperoleh SK perhutanan sosial supaya tidak memperjualbelikannya. Karena kasus jual beli lahan garapan hutan banyak ditemukan di lapangan.

‘’Seperti dii Sesaot, mungkin 50 – 60 persen orang luar yang megang. Jual beli garapan lahan hutan, dipindahkan di bawah tangan. Ndak boleh dipindahtangankan SK ini. Makanya ketua kelompok punya peran yang penting. Ketua kelompok yang harus mengawasi, siapa anggota kelompok yang jual garapannya,’’ katanya. (nas)