Baru Enam Paket Proyek Konstruksi Dilelang

Sadimin. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hingga akhir Februari 2020, jumlah paket pekerjaan konstruksi yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB masih sangat minim,  baru enam paket. Di sisi yang lain masih ada 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang belum 100 persen menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

Padahal, sesuai Instruksi Gubernur NTB No. 027/421 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019, penayangan RUP ke Sirup harus tuntas 100 persen pada akhir Januari lalu. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin menyebutkan, progres penayangan RUP ke Sirup sampai 28 Februari 2020 sebesar 80,31 persen.

Iklan

Sebanyak 26 OPD Pemprov NTB telah menuntaskan 100 persen penayangan RUP ke Sirup. Masih ada 19 OPD yang belum tuntas 100 persen menayangkan RUP. Dengan rincian, 16 OPD, progres penayangan RUP antara 50 – 99,99 persen dan 3 OPD progresnya di bawah 50 persen.

Tiga OPD yang progres penayangan RUP ke Sirup di bawah 50 persen, antara lain BPBD NTB baru 43,49 persen, Dinas Koperasi UKM 34,67 persen dan Dinas LHK 14,67 persen.  Sementara itu, 16 OPD yang penayangan RUP ke Sirup antara 50 – 99,99 persen, di antaranya, Dinas PUPR 51,72 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 54,02 persen, Dinas Pertanian dan Perkebunan 61,14 persen.

Selanjutnya, Biro Hukum 73,06 persen, Dinas Sosial 74,11 persen, Disnakeswan 75,66 persen, RS. H. L. Manambai Abdul Kadir 76,13 persen, Dinas Pariwisata 81,91 persen, Dinas Dikbud 83,78 persen, Disnakertrans 92,82 persen, Dispora 93,24 persen, Disperkim 94,28 persen, RSUD NTB 97,14 persen, Bapenda 98,68 persen, BPKAD 99,39 persen dan Dinas Ketahanan Pangan 99,78 persen.

Jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun.

Mengenai masih minimnya paket proyek khususnya pekerjaan konstruksi yang sudah dilelang lewat ULP, Sadimin membenarkan. Paket-paket proyek yang banyak dilelang kebanyakan untuk jasa konsultansi.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan data LPSE NTB hingga Minggu, 1 Maret 2020 kemarin baru 6 paket proyek. Antara lain, paket proyek peningkatan jalan Kawinda To’I – Piong (DAK) dengan pagu Rp4,77 miliar, Peningkatan jalan Hu’u – Parado (DAK) dengan pagu Rp15,47 miliar, Peningkatan Jalan Lb. Kenanga – Kawinda To’i dengan pagu Rp20,07 miliar, Peningkatan Jalan Sekokat – Bawi (DAK) dengan pagu Rp8,16 miliar, Paket V Pembangunan 22 Digester Biogas di Lombok Timur dengan pagu Rp298 juta lebih dan Paket VI Pembangunan 22 Digester Biogas di Lombok Tengah dengan pagu Rp296 juta lebih.

Terkait minimnya paket pekerjaan konstruksi yang sudah lelang, Sadimin mengatakan pada Senin dan Selasa pekan lalu, semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh OPD telah dipanggil. Tujuannya agar ada percepatan pengajuan lelang untuk paket-paket pekerjaan konstruksi.

‘’Mestinya sudah pada lelang. Tapi nggak tahu kenapa. Sudah kita undang kemarin. Diingatkan sekaligus apa kendalanya kok nggak lelang-lelang,’’ katanya.

Diharapkan semua paket pekerjaan konstruksi sudah selesai pada Juli mendatang. Untuk menghindari pengerjaan proyek yang terlambat setiap tahun. ‘’Biasanya ada saja OPD alasannya macam-macam yang lokasinya belum siap,’’ terangnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan tujuh instruksi terkait percepatan tender/lelang proyek pemerintah tahun anggaran 2020.  Pertama, OPD diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) paling lambat Januari 2020.

Kedua, tender dapat dilaksanakan mendahului pengesahan DPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses  tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019.

Keempat, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. Dan untuk pekerjaaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020.

Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020. Keenam, pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020.

Terakhir, OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). (nas)