Baru 23 Persen Pekerja di Mataram Terima Bantuan Upah

H. Rudi Suryawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja terdampak pandemi Covid-19 di Kota Mataram masih minim. Sampai saat ini pencairan bantuan tersebut baru terealisasi untuk 23 persen atau sekitar 4.700 orang pekerja dari total pekerja yang didaftarkan menjadi penerima manfaat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan menyebut dalam pengajuan awal dari data BPJS Kesehatan telah dikirimkan data 32 ribu pekerja yang ada di Kota Mataram. Kendati demikian, hanya 20.000 orang yang dinyatakan memenuhi syarat.

Iklan

“Dari yang terverifikasi itu, baru sekitar 4.700 orang yang sudah menerima transfer bantuan. Tapi ini memang akan dibayarkan bertahap, sesuai koordinasi kita dengan BPJamsostek,” ujar Rudi saat dikonfirmasi, Rabu, 25 Agustus 2021.

Terkait 12.000 pekerja yang tidak lulus verifikasi disebut Rudi karena tidak memenuhi syarat. Terutama besaran gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sesuai yang dilaporkan pada BPJamsostek. Untuk pendaftaran sendiri, program BSU diprioritaskan bagi pekerja bidang industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa (kecuali pendidikan dan kesehatan).

Selain itu, untuk peserta yang telah terverifikasi dan belum menerima transfer bantuan disebut Rudi kemungkinan besar disebabkan perbedaan perusahaan perbankan yang digunakan perusahaan. “Masih ada beberapa perusahaan di Mataram yang menggunakan rekening dari bank swasta untuk pegawainya. Ini yang kita minta supaya bisa menggunakan juga bank negara,” ujarnya.

Dalam penyalurannya, BSU 2021 diatur sebesar Rp500 ribu yang dibayarkan untuk Juli – Agustus. Dengan begitu pekerja akan menerima transfer bantuan sebesar Rp1 juta dari pemerintah pusat untuk membantu meringankan dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari satu setengah tahun.

Sebagai informasi, jumlah penerima dan nominal bantuan BSU 2021 jauh lebih sedikit dibanding program serupa yang dijalankan pada tahun lalu. Hal tersebut disebabkan aturan batasan nominal gaji yang lebih sedikit, serta penyaluran yang diprioritaskan bagi wilayah PPKM level 4 dan level 3, di mana Kota Mataram menjadi salah satunya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional