Baru 198 Rumah Tahan Gempa Terbangun

Satgas TNI Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascagempa saat mengejar penyelesaian Huntap di Lombok Utara. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya sudah 198 rumah tahan gempa dibangun jelang minggu ketiga Desember 2018. Percepatan pembangunan ini diakui lamban, jika dibanding jumlah Kepala Keluarga (KK) peminat  hunian tetap (Huntap), seperti rumah instan sederhana sehat (Risha),rumah instan konvensional (Riko) dan rumah instan kayu (Rika).

Dari hasil evaluasi mingguan Satgas TNI Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gempa Lombok – Sumbawa, pembangunan Risha mencapai 89 unit, sedang dibangun 1.586 unit. Masih jauh dari peminat 6.917 KK. Sedangkan  Riko  sudah dibangun 30 unit, sedang dibangun 890 unit. Jumlah ini masih jauh dari peminat 4.463 KK.

Iklan

Sementara Rika, sudah terbangun 79 unit dan sedang dalam proses pembangunan 430 unit. Sementara total peminat 2.596 KK.  Terakhir, untuk rumah tipe  RCI masih nihil pembangunan, namun sedang dibangun  delapan unit, dengan peminat 43 KK. Sehingga total  disebutkan Dansatgas TNI Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gempa Lombok – Sumbawa, Kol. Inf. H. Farid Makruf, MA menyebutkan, total rumah tahan gempa yang sudah dibangun mencapai 198.

Menurut Farid Makruf, penyebab lambatnya progress pembangunan Huntap baik Risha, Riko dan Rika, diantaranya  masih menunggu proses administrasi dari desa. ‘’Yang ditunggu itu perihal pembuatan hak atas legalitas tanah terhadap anggota Pokmas yang tidak memiliki sertifikat tanah bangunannya,’’ sebutnya menjawab Suara NTB, Senin, 17 Desember 2018 poin pertama terkait hambatan.

Hal lain, kurangnya persediaan material yang oleh aplikator. Seperti mur, baut dan plat panel.  Catatan lainnya, Rencana Anggaran Belanja (RAB) Riko belum ditentukan oleh tenaga pendamping. Selanjutnya  RAB dari fasilitator untuk Rika anggaran juga belum ada, termasuk tenaga pendamping maupun pengadaan kayu masih belum ada kejelasan terkait asal (Depo).

‘’Untuk rumah Risha, pencairan dana tahap ke dua lambat dicairkan, sehingga tahap pembangunan berikutnya terhenti,’’ tandasnya.

Terlebih lagi, anggapan masyarakat di lapangan terhadap fasilitator banyak yang memaksakan atau mengarahkan pembangunan Huntap Risha, sedangkan tidak semua masyarakat berkeinginan ke Risha.

Terkait sederet kendala itu, sejumlah upaya dilakukan

Satgas TNI Rekonstruksi dan Rehabilitasi, seperti membantu mengerahkan personel Satgas dalam membantu percepatan pembangunan Huntap kepada warga yang terdampak.

Selain upaya, mantan Danrem 162/WB ini juga menyarankan  agar seluruh instansi dalam penanganan proses pembangunan Huntap, bekerja keras sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (ars)