Baru 18 Persen Pelamar CPNS Pemprov NTB Penuhi Standar Kelulusan

Kepala BKD NTB, H. Fathurahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Sehari jelang berakhirnya tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018, baru 18 persen pelamar CPNS Pemprov NTB yang memenuhi passing grade. Data sementara sampai Kamis, 15 November 2018, pelamar CPNS Pemprov yang lulus passing grade baru 78 orang.

‘’Sampai sesi III hari ini (kemarin), terpantau 10 orang lulus. Kalau semuanya sejak hari pertama tes sampai sekarang, 78 orang yang memenuhi passing grade. Ini masih jauh dari formasi 433,’’ sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 15 November 2018 siang.

Iklan

Fathurahman mengatakan, minimnya pelamar yang memenuhi passing grade hampir terjadi di semua daerah bahkan instansi vertikal. Pihaknya berharap ada kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyikapi persoalan ini. Pasalnya, potensi tidak terisinya formasi yang dibuka tahun ini cukup besar jika melihat hasil sementara tes SKD.

‘’Kita di provinsi akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota di NTB mengambil suatu upaya berkaitan dengan persoalan rekrutmen CPNS 2018. Harapan kita tentunya pemerintah pusat ada kebijakan,’’ harapnya.

Fathurahman mengatakan, bukan berarti Pemda ingin menghilangkan passing grade. Passing grade harus tetap ada untuk menjadi standar. ‘’Tapi mungkin dari sisi perengkingan, lebih memenuhi harapan. Artinya lebih banyak yang bisa tertampung untuk mengikuti tes berikutnya, tes Seleksi  Kemampuan Bidang (SKB),’’ katanya.

Diharapkan, jumlah peserta yang ikut tes SKB tiga kali dari jumlah formasi yang tersedia. Sehingga itu bisa ada perengkingan, tetap dengan passing grade dengan batas nilai minimal secara akumulatif   298. Tanpa melihat ambang batas nilai untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU) dan tes karakteristik  pribadi (TKP).

‘’Harapan kita bisa dipenuhi dari akumulatif. Yang penting dia bisa dirangking mulai dari 298 ke atas,’’ kata Fathurahman.

Ia mengaku agak miris juga melihat hasil tes SKD CPNS tahun ini. Pasalnya, ada pelamar yang tidak lulus passing grade lantaran kurang satu poin pada TKP. Misalnya pada tes TKP ada yang memperoleh nilai 142, terpaksa harus gigit jari karena passing grade untuk TKP sebesar 143.

‘’Banyak kasusnya seperti itu terutama di TKP. Karena di TKP itu nilainya tidak mutlak. Nilai di-grade-kan 1 – 5. Itu yang memang banyak terjadi perbedaan tipis dengan passing grade di sana. Rata-rata di TKP mereka memenuhi kendala,’’ katanya.

Bahkan, kata Fathurahman, ada pelamar yang nilai akumulatifnya 392 tetapi tak lulus passing grade. Karena nilainya di salah satu tes tak memenuhi passing grade yang telah ditetapkan.

Menyikapi persoalan minimnya pelamar CPNS yang lulus tes SKD, Pemprov akan mengumpulkan seluruh kabupaten/kota Senin pekan depan. Dari pertemuan itu akan ada rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Jangan sampai formasi CPNS yang telah ditunggu Pemda selama  empat tahun, setelah dapat jatah tak terisi juga.

‘’Demi keberlangsungan pemerintahan di daerah. Karena setiap tahun juga banyak yang pensiun dan perpindahan pegawai. CPNS yang jadi tumpuan daerah di kemudian hari,’’ pungkasnya.

Data BKD NTB, sebanyak 54.388 pelamar pada 11 Pemda di NTB dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Sementara jumlah formasi yang diperebutkan sebanyak 3.186 formasi CPNS Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota.

Jumlah pelamar CPNS NTB 2018 sebanyak 62.636 orang. Di mana, sebanyak 8.248 orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Yang memenuhi syarat ikut seleksi tes SKD sebanyak  54.388 orang. Total formasi seluruh Pemda di NTB 3.186 formasi.

Untuk Pemprov NTB sebanyak 5.584 pelamar akan memperebutkan 433 formasi. Kemudian, Kota Mataram 6.775 pelamar akan memperebutkan 262 formasi, Lombok Barat sebanyak 7.323 pelamar akan memperebutkan 219 formasi.

Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 3.040 pelamar akan memperebutkan 481 formasi, Lombok Timur 5.918 pelamar akan berebut 225 formasi. Lombok Utara sebanyak 3.952 pelamar akan memperebutkan 274 formasi.

Sumbawa Barat 2.435 pelamar akan memperebutkan 238 formasi, Sumbawa 4.621 pelamar memperebutkan 275 formasi, Dompu 4.197 pelamar akan memperebutkan 229 formasi. Selanjutnya Bima dan Kota Bima masing-masing 8.793 pelamar dan 1.313 pelamar akan memperebutkan 352 formasi dan 198 formasi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan passing grade tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dan dalam seleksi CPNS setiap peserta dituntut harus memiliki kompetensi untuk masing-masing materi seleksi.

Dikutip dari laman bkn.go.id, Kepala BKN menjelaskan bahwa Tes Karakteristik Pribadi (TKP) saat ini merupakan salah satu materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menjadi pembicaraan hangat dalam SKD CPNS 2018. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapat sejumlah peserta SKD yang menilai TKP terbilang cukup sulit dengan nilai ambang batas yang sangat tinggi, sehingga banyak peserta tidak lulus.

Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN menyampaikan bahwa pemerintah kini sedang mencari alternatif untuk mendapatkan peserta sejumlah tiga kali formasi dalam SKD dan untuk mengisi kekosongan formasi.

‘’Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena passing grade tersebut sudah batas minimum. Namun kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking. Karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain tetapi tidak memenuhi passing grade salah satu item SKD. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidangpPendidikan dan kesehatan,’’ jelasnya.

Bima juga mengunjungi peserta SKD yang sedang menunggu pelaksanaan sesi ketiga untuk formasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka 1200 formasi. Bima menjelaskan, kepada para peserta bahwa soal TKP dibuat untuk mengetahui respons peserta atas sebuah kejadian atau masalah di masa depan.

‘’Karena memang target rekrutmen tahun ini adalah menjaring mereka yang siap menghadapi tantangan birokrasi pada 20-30 tahun mendatang,’’ pungkasnya. (nas)