Bappeda Segera Lakukan Evaluasi, Rp46,9 Miliar Anggaran DAK Fisik Kembali ke Pusat

Lalu Miftahul Ulum (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) akan segera melakukan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan III. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, sebesar Rp46,9 miliar angaran DAK Fisik tahun 2021 untuk NTB yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Lalu Miftahul Ulum, S.T., yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/9) kemarin menjelaskan bahwa memang batas penginputan data kontrak DAK Fisik 2021 pada 31 Agustus lalu. Awalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik pada 21 Juli, namun diperpanjang sampai 31 Agustus.

Iklan

Pada 2021, Pemprov NTB mendapatkan pagu DAK Fisik sebesar Rp393,373 miliar. Dari pagu sebesar itu, DAK Fisik yang terkontrak sampai 31 Agustus 2021 sebesar Rp346,454 miliar atau 88,07 persen. Sehingga, anggaran DAK Fisik yang kembali ke Pemerintah Pusat sebesar Rp46,9 miliar lebih.

Miftahul Ulum belum mengetahui penyebab anggaran DAK Fisik puluhan miliar tersebut kembali ke pusat. Namun, ia mengatakan bahwa memang ada beberapa proyek DAK Fisik yang mengalami kendala.

“Kita belum evaluasi di triwulan III. Karena triwulan II sudah kita evaluasi, masih dalam proses kontrak dulu. Nanti kita akan evaluasi lagi di triwulan III. Menjadi dasar kita untuk antisipasi di 2022,” katanya.

Ia menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi kendala. Seperti masalah harga satuan. Di awal perencanaan, harga satuannya tinggi. Begitu pelaksanaan mengikuti harga satuan di daerah, ternyata harganya berbeda.

“Salah satu contohnya terjadi di Rumah Sakit. Begitu juga terkait dengan e-katalog, terlambat juga keluar. Sehingga pelaksanaan juga terhambat,” ungkapnya.

Sebesar Rp46,9 miliar DAK Fisik yang kembali ke Pusat, kata Miftahul Ulum, juga karena adanya efisiensi dalam proses tender. Di mana, ada selisih dengan pagu DAK dengan kontraknya.

Secara keseluruhan, berdasarkan monitoring Kanwil DJPB NTB, sampai dengan batas akhir penyampaian data kontrak tanggal 31 Agustus 2021, dari pagu DAK Fisik Rp1.910.111.738.000, sebesar 92,25 persen atau Rp1.762.062.912.709 berhasil dikontrakkan oleh Pemda. Besaran persentase nilai kontrak tersebut merupakan gambaran realisasi maksimal DAK Fisik sampai akhir tahun 2021 di NTB.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Sudarmanto, S.E., M.M., mengatakan kinerja ini turun dibandingkan tahun lalu. Di mana 95 persen dari pagu DAK Fisik tahun 2020 berhasil dikontrakkan.

Dari 11 Pemda di NTB penerima DAK Fisik tahun 2021, 8 Pemda berhasil melakukan kontrak di atas 90 persen yaitu Pemda Dompu tertinggi 99,17 persen, Kota dan Kabupaten Bima, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat serta Kabupaten Lombok Utara. Sementara 3 pemda yang lain, dengan kontrak di bawah 90 persen yaitu Kabupaten Lombok Barat 89,55 persen, Pemprov NTB 88,07 persen, dan Kota Mataram 77,17 persen.

Dengan rata-rata nilai kontrak sebesar 92,25 persen, kata Sudarmanro, terdapat penghematan dana sebesar Rp148,05 miliar atau 7,75 persen dari pagu DAK tahun 2021. Timbulnya sisa dana sebesar Rp148,05 miliar, disebabkan adanya beberapa hal.

Seperti adanya efisiensi lelang. Di mana hasil lelang lebih kecil dibandingkan dengan pagu yang dianggarkan sebagaimana yang terjadi di Pemprov NTB untuk pengadaan barang di Bidang Pertanian, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal lain yang menyebabkan sisa dana adalah, tidak dapat terlaksananya lelang karena perbedaan harga barang di pasaran karena harganya lebih tinggi dari yang direncanakan. Bidang paling banyak yang mengalami kendala ini adalah Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Pelayanan Rujukan berupa pembelian peralatan kedokteran untuk Rumah Sakit.

Di samping itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mengurangi kemungkinan penyebaran Virus Covid-19 ikut andil dalam keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Hal yang menggembirakan, kata Sudarmanto,  sampai dengan 31 Agustus 2021, DAK Fisik yang sudah tersalurkan sebesar di NTB Rp595,96 miliar atau 31,20 persen . Hal ini menandakan bahwa penyaluran tahap I sebesar 25 persen sudah dapat terpenuhi dan penyaluran sudah mulai ke masuk tahap II.

Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian khususnya oleh Pemda adalah menjaga agar kontrak pengadaan yang sudah ditandatangani, dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan maksimal. Sehingga tidak ada yang terlambat baik penyelesaiannya maupun permintaan penyaluran dananya ke KPPN masing-masing. (nas)

 

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional