Bappeda NTB Jelaskan Rincian Pemanfaatan DBHCHT untuk Pandemi Covid-19

Gedung RSUD NTB, salah satu instansi kesehatan yang diberi kewenangan mengelola DBHCHT bidang kesehatan. (ist)

Mataram –Bappeda NTB sebagai sekertariat DBHCHT mengawal pemanfaatan dana transfer tersebut agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206 tahun 2020.

Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB sebagai penghasil tembakau, berhak mendapat dana transfer dari pusat dalam bentuk dana cukai.

Iklan

Disebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT, setidaknya Provinsi NTB mendapat Rp 318.716.620.000. “Anggaran ini penggunaannya harus sesuai dengan nomenklatur juklak jukis, diatur dalam PMK Nomor 206 itu,” kata Kepala Bappeda NTB, Dr Ir. H. Iswandi, M.Si.

Sebanyak 25 persen dari dana transfer itu diperuntukkan bagi kesehatan. Dengan rincian :

Dinas Kesehatan sebesar Rp 15,5 miliar
Peruntukan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun kuratif. Kemudian rehabilitasi dengan prioritas pendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid -19.
Kemudian penyediaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan fasilitas kesehatan.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebesar Rp 5,5 miliar
Sama dengan Dinas Kesehatan. Peruntukan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun kuratif. Kemudian rehabilitasi dengan prioritas pendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid -19.
Kemudian penyediaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan fasilitas kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah NTB sebesar Rp 8,4 miliar
Sebagian peruntukan sama, pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun kuratif. Kemudian rehabilitasi dengan prioritas pendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting. Kesamaan lainnya adalah dalam upaya penanganan pandemi Covid -19.

Kemudian penyediaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan fasilitas kesehatan. Pembangunan gedung, ruang, pengadaan alat alat kesehatan.
Sementara untuk obat obatan, peruntukan obat habis pakai, bahan kimia atau reagen.
Juga peruntukan peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik promotif, preemtif, maupun kuratif rehabilitatif.

Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir sebesar Rp 4,9 miliar
Juga pemanfaatannya kebagian untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Sebagian peruntukan sama, pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun kuratif. Kemudian rehabilitasi dengan prioritas pendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting.
Selain sarana prasarana, gedung dan obat obatan, rumah sakit rujukan ini juga dibebankan penanggulangan pasien rujukan.

Ketahui Regulasinya

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan pemangku kepentingan terkait, terus mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal. Kampanye ini mengedepankan pentingnya masyarakat mengetahui berbagai regulasi atau ketentuan di bidang cukai. Salah satunya, adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pengedar rokok ilegal.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara, dalam Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional