Bappeda NTB Ingatkan Penyaluran DBHCHT Bisa Dihentikan Kemenkeu

Suasana rapat koordinasi rutin yang dipimpin Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi terkait transfer dan realisasi DBHCHT.(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) – Syarat pencairan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui beberapa  tahapan. Pencairan bisa ditunda, bahkan bisa dihentikan jika pemda tidak kooperatif mengikuti regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 206 tentang pemanfaatan DBHCHT.

Dalam materi paparannya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan DJPK dapat melakukan penundaan penyaluran DBHCHT sebesar 15 persen dari jumlah penyaluran triwulan.

Iklan

Penundaan kepada daerah kabupaten, kota dan provinsi dapat diakibatkan dua faktor.  Pertama, Gubernur atau kepala daerah tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT. Kedua, Gubernur atau kepala daerah tidak menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBHCHT.

“Atau belum terpenuhnya persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan,” kata Iswandi.

Namun, setelah penundaan, penyaluran kembali DBHCHT yang ditunda dapat dicairkan jika, pertama Gubernur menyampaikan laporan yang dimaksud. Kedua, Gubernur menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBHCHT.

“Konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT, telah terpenuhinya persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan,” paparnya.

Namun, jika tingkat ketidakpatuhan semakin parah, dalam hal ini DJPK Kemenkeu bisa menghentikan pencairan. “Menteri Keuangan c.q  DJPK dapat melakukan penghentian penyaluran DBHCHT dalam hal Daerah telah  kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBHCHT,” tegasnya.

Sementara, dalam hal pencairan per triwulan, syarat syarat juga harus terpenuhi pemerintah daerah. Diantaranya, triwulan 1 20 persen dengan syarat, laporan konsolidasi realisasi DBHCHT semester II tahun anggaran sebelumnya.

Triwulan 2 sebesar 30 persen dengan syarat, laporan realisasi DBHCHT semester II tahun anggaran sebelumnya, kedua,  surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBHCHT tahun anggaran sebelumnya.

Triwulan 3 sebesar 30 persen, dengan syarat laporan realisasi DBHCHT semester I tahun anggaran berjalan. Kemudian triwulan 4 dengan syarat, laporan realisasi DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan.

Ketahui Regulasinya

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan pemangku kepentingan terkait, terus mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal. Kampanye ini mengedepankan pentingnya masyarakat mengetahui berbagai regulasi atau ketentuan di bidang cukai. Salah satunya, adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pengedar rokok ilegal.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara, dalam Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional