Bappeda NTB Gelar Sosialisasi, Apresiasi Jasa Petani Tembakau dalam Hasilkan DBHCHT

Iskandar Zulkarnain. (Suara NTB/ist)

Bappeda Provinsi NTB, terus menggencarkan pelaksanaan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi NTB. Upaya ini merupakan bagian dari sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang menjadi amanat daerah Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07 Tahun 2020.

Petani tembakau sedang mengolah lahan tembakau di Provinsi NTB.(Suara NTB/dok)

Kegiatan sosialisasi ini digelar Bappeda NTB melalui Radio Global FM Lombok, 96,7 FM, Jumat, 19 November 2021. Dalam kegiatan ini, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si.

Iklan

Melalui kesempatan tersebut, Iskandar menjelaskan tentang pengelolaan DBHCHT di Provinsi NTB yang dilakukan dengan mengacu pada sejumlah regulasi. Khususnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, DBHCHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Melalui kesempatan itu, Iskandar menjelaskan sejarah dan asal usul teralokasinya DBHCHT di NTB. Iskandar mengawali dengan menjelaskan mengenai konsep Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN, kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, dari pendapatan negara, untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

“Sementara DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah, yang dibagikan kepada provinsi, penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau,” ujarnya.

Karena itulah, pihaknya tak lupa mengapresiasi para petani tembakau di NTB yang telah memiliki andil besar dalam menghasilkan alokasi DBHCHT untuk NTB dalam jumlah cukup signifikan.

“Jadi dana DBHCHT ini, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sebenarnya, kepada petani tembakau kita. Karena berkat dari kegigihan petani tembakau ini, maka dana bagi hasil, cukai hasil tembakau ini bisa kita dapatkan di NTB,” ujarnya.

Iskandar pun menjelaskan awal perjuangan NTB untuk mendorong teralokasinya DBHCHT bagi daerah. “Awal-awal dulu, sebelumnya ini sampai ke MK. Usahanya, kami dari Bappeda pada zaman pemerintahan TGB, itu mengusulkan bahwa daerah, itu harus mendapatkan hasil dari kegiatan pengembangan tembakau yang ada di NTB. Setelah melalui proses yang panjang, maka MK mengabulkan, bahwa daerah penghasil tembakau dan cukai tembakau, itu akan mendapatkan dana transfer dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu,” tuturnya.

Iskandar menambahkan, saat ini, ada banyak ketentuan di bidang cukai yang menjadi acuan pengelolaan DBHCHT di NTB. “Dari segi definisi, kita ada undang-undang nomor 9 tahun 2020 tentang APBN, itu tahun 2021, itu mengatur tentang definisi DBH maupun DBHCHT. Kemudian tentang cukai, itu ada undang-undang nomor 39 tahun 2007. Kemudian yang terakhir kemarin, ada peraturan menteri keuangan nomor 206 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini menjadi dasar kita dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana DBHCHT di daerah. Yaitu PMK nomor 206 tahun 2020,” pungkasnya. (aan)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional