Bappeda Lakukan Monev Realisasi DBHCHT Semester II

0
Iskandar Zulkarnain. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bappeda Provinsi NTB terus menggenjot agar realisasi DBHCHT Provinsi NTB tahun ini berjalan sesuai target dan tenggat waktu dari Kementerian Keuangan. Dimana,  pada realisasi semester I 2021 dan semester II tahun 2022 masih terus dalam pemantauan realisasi.

Terkait laporan semester pertama ini, menurut Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si.,, memang ada beberapa catatan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Catatan catatan ini kemudian yang terus dievaluasi pihaknya untuk segera diselesaikan oleh OPD dan Kabupaten serta kota penerima transfer DBHCHT.

IKLAN

“Inilah bagian dari tujuan daripada monitoring dan evaluasi. Pemantauannya adalah bagaimana realisasi dan pelaporannya,” kata Iskandar Kamis, 1 Desember 2021.

DJPK sebelumnya sudah melakukan monitoring dan evaluasi untuk semester pertama realisasi DBHCHT se NTB. Dalam catatan memang ada kekurangan, sebagaimana laporan pihak DJPK, masih ada yang mencapai 50 persen pelaporan.

Namun diyakininya, OPD penerima akan terus menyelesaikan catatan tersebut hingga  dituntaskan oleh perangkat perangkat yang ada sesuai regulasi dalam Permenkeu 206 tahun 2020.

Tidak terpaku pada semester I, Bappeda bersama DJPK saat ini tengah memantau realisasi untuk semester kedua tahun 2021. “Untuk semester kedua ini, akan dilakukan evaluasi Januari 2022,” sebutnya.

Terkait ini, Iskandar meminta semua OPD lebih disiplin dalam pelaporan, tertib mengacu pada PMK 206 dalam realisasi anggaran, sehingga tidak ada kendala saat dilakukan monev oleh pihaknya dan Kemenkeu. “Tapi Insha Allah setelah kita tekankan laporannya, saya yakin akan lebih tinggi progres realisasinya,” ujar Iskandar.

Jelang laporan semester II mendatang ia meminta agar semua OPD dan pemerintah daerah lainnya mempersiapkan administrasi dan laporan dengan tertib. Ini agar tidak lagi jadi catatan Kemenkeu seperti sebelumnya.

“Monev semester II nanti dilakukan di Januari 2022. Makanya dari sekarang kita minta semua dipersiapkan, mulai dari realisasi 2021 sampai dengan rencana realisasi 2022,” pungkasnya.

Rekonsiliasi Temuan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan itu dijelaskan Iskandar Zulkarnain, dilakuan setiap smester melalui pola rekonsiliasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dalam kewenangannya, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan dalam rangka penggunaan DBHCHT sesuai PMK 206. Dari sini memastikan kepatuhan, kesesuaian dengan  pagu, kemudian kesesuaian dengan porporsi panggaran, ukuran capaian hingga keluaran.

Dalam pelaksanaan dan sub kegiatan, ada kekeliruan baik di Provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemudian timnya gencar melakukan pendampingan dan sosialisasi agar DBHCHT dilaksanakan sesuai PMK.

Pemprov NTB pada semester I tahun 2021 sebelumnya sudah dilakukan rekonsoliasi oleh pusat. Sebab masih ada kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan. Hanya saja, sudah dilakukan perbaiki di APBD Perubahan.

Temuan dalam pemeriksaan anggaran semester 1 itu diharapkan bisa diminalisir dan tidak lagi jadi catatan di semester 2 tahun 2021.

Terlebih jumah transfer DBHCT Pemprov NTB cukup besar, tahun  2021 sebesar Rp 319 miliar untuk NTB dan akan naik tahun 2022 sebesar Rp 329 miliar. Bappeda meminta pemanfaatan anggaran harus sesuai dengan PMK 206 tersebut, sebagaimana sosialisasi  yang dilakukan berulang ulang.

Dalam skema pengawasan dan audit oleh Kemenkeu, ada dua pola yang dilalukan pengecekan.

Pertama pemantauan, meliputi upaya memastikan kepatuhan penyampaian laporan, memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi, memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, mengukur penyerapan  dan mengukur pencapaian keluaran.

Kedua evaluasi, meliputi tujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program atau kegiatan, terpenuhinya proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, teralokasikan seluruh sisa DBH CHT setiap daerah, pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT  dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Terakhir, pencapaian keluaran. (tim)