Bappeda Inisiasi Pembentukan KMC

Suasana FGD pembentukan KMC yang digelar di Aula Wisma Tambora BPSDMD NTB, Rabu, 6 Oktober 2021. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Belum sinkronnya data dan informasi  di satu organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Sc. Belum lagi, pejabat yang ada di OPD tersebut dimutasi ke OPD lain menyebabkan sinkronisasi data dan informasi harus dimulai dari awal.

Dalam mengatasi kekhawatiran data atau informasi di satu OPD  terkendala, ujarnya, perlu dibentuk Knowledge Management Center (KMC). Adanya KMC ini bisa menjadi solusi dalam menghadapi persoalan data dan informasi di satu OPD.

Iklan

“KMC bagian dari inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. KMC ini bisa jadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan data dan informasi di OPD,”  ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan KMC Bappeda NTB di Aula Wisma Tambora BPSDMD NTB, Rabu, 6 Oktober 2021. FGD ini diikuti perwakilan OPD lingkup Pemprov NTB, akademisi dan media.

Meski demikian dalam pembentukan KMC, tambahnya, sangat tergantung dari leadership atau kepemimpinan di satu OPD. Apakah personal atau pemimpin yang ada di OPD itu ingin membentuk KMC atau tidak. Sementara di Bappeda NTB siap membentuk KMC setelah FGD selesai dilakukan yang menjadi contoh bagi OPD lain.

Diakuinya, pembentukan KMC ini belum dilakukan di NTB, karena masih belum ada regulasi yang mengatur. Namun, semuanya kembali lagi pada pola kepemimpinan masing-masing.  “Yang lain sudah mulai. Kita belum. Kita (Bappeda, red) punya komitmen mewujudkan KMC. Kalau di tiap OPD silakan dirumuskan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) ini melihat banyak data dan informasi yang ada di satu OPD terkendala saat pejabat pindah. Untuk itu, pihaknya tidak ingin ke depan ketika adal pejabat pindah hal-hal yang berkaitan dengan OPD itu terkendala. Namun, data atau informasi yang ada di OPD itu tetap bisa diakses oleh pejabat berikutnya.

“ Nanti ke depan atau jangka panjang, KMC itu harus ada SOP (Standard Operating Procedure). Kalau ada pejabat pindah harus ikut SOP yang ada di OPD itu,” tegasnya.

FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber, yakni Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hendro Subagyo dari Pusat Data dan Informasi Badan Riset Nasional dan pejabat dari Kementerian Keuangan. (ham)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional