Baperjakat Siapkan Mutasi Pejabat

Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah menyiapkan mutasi pejabat lingkup Pemprov NTB. Akibat dari perubahan nomenklatur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), maka cukup mendesak dilakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat sesuai nomenklatur yang baru.

‘’Di sekretariat daerah, semuanya. Ada perangkat daerah  yang berubah namanya, ada yang tetap, ada yang dipecah. Karena Pergubnya dicabut, berarti semua pejabatnya dikukuhkan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 20 Januari 2021.

Iklan

Pada Rabu, 20 Januari 2021, Nasir bersama Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., menemui Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerjanya. Selain itu, dia juga menemui Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Bahkan, Sekda juga sempat masuk ke ruangan Wagub.

Nasir menjelaskan mutasi dapat dilakukan kapan saja. Menurutnya, mutasi adalah hal yang biasa. Khusus untuk pengukuhan pejabat akibat perubahan nomenklatur perangkat daerah, memang harus segera dilakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat.

“Tentunya semua sedang berproses. Tidak boleh terlalu lama,” katanya.

Nasir juga mengaku sudah ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ditanya, kapan akan dilakukan mutasi pejabat. Nasir mengatakan bisa dilakukan kapan saja tergantung perintah dari pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. “Bisa besok, bisa lusa. Kalau itu tidak bisa kita prediksi,” katanya.

Sejumlah perangkat daerah di bawah Sekretariat Daerah (Setda) NTB mengalami perubahan nomenklatur. Seperti Biro Kerjasama yang dihapus mulai 2021. Selanjutnya, bagian kerjasama akan masuk menjadi bagian di Biro Pemerintahan.

Kemudian, Biro Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB. Dengan perubahan nomenklatur tersebut, bagian pemberitaan sekarang masuk menjadi salah satu bagian di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Selain itu, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP) dipecah menjadi dua. Yaitu, Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB.

Berdasarkan data BKD NTB, sebanyak 79 pejabat struktural eselon III dan IV memasuki usia pensiun per 31 Desember 2020. Sebanyak 79 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB yang pensiun tahun 2020 tersebut dengan rincian 14 orang pejabat eselon III dan 65 pejabat eselon IV. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional