Banyak Warga Pendatang di Lobar Tak Punya Dokumen Kependudukan

0

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat menggelar operasi yustisi, Senin, 14 November 2016 sore di wilayah Labuapi. Operasi ini digelar untuk menertibkan administrasi dan menunjang percepatan upaya cakupan warga untuk memperoleh layanan administrasi.

Operasi ini langsung dipimpin Kadis Dukcapil Lobar, H. Muridun didampingi oleh Camat, Satpol PP, polsek, bakesbangpol, bagian humas protokol dan babinsa serta babinkamtibmas bersama pemerintah desa. Tim ini mulai bergerak ke Desa Bengkel Kecamatan Labuapi untuk melakukan pengecekan terhadap warga-warga yang disinyalir bukan warga atau penduduk tetap di Desa Bengkel.

IKLAN

Selain melakukan pengecekan, tim ini juga melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar terkait pentingnya melakukan perekaman identitas di kecamatan. Disamping itu tim ini memastikan bahwa proses yang akan dijalani warga dilakukan secara mandiri dengan tidak dipungut biaya sepeserpun.

Dalam operasi kali ini, tim terbagi dalam tiga kelompok yang menyasar tiga titik lokasi. Lokasi-lokasi ini diduga kuat merupakan rumah kos atau rumah yang disewakan oleh warga tetap Desa Bengkel kepada warga yang menetap musiman. Di lokasi ini tim melakukan pendataan terhadap warga-warga tersebut.

“Operasi semacam ini adalah bagian dari upaya keras pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran warga agar tertib administrasi kependudukan,” jelas Muridun.

Kepala Dusun Bengkel Utara Barat Desa Bengkel di lokasi saat menemui tim tersebut mengakui di daerahnya ada pendatang yang bermukim sementara. Terutama para pedagang yang datang secara berkelompok dari Kendal Jawa Tengah. Warga ini datang berjualan kaligrafi. Tim pun memberikan imbauan agar mereka melaporkan keberadaan mereka di wilayah tersebut. Beralih ke dusun bengkel utara tengah, tim menemukan rumah kost yang justru ditinggali bukan oleh pendatang, namun warga setempat. Sedangkan, di bengkel timur ditemukan warga-warga yang menetap lebih dari enam bulan namun masih menggunakan KTP asal.

Setelah melakukan operasi, tim bersama para kadus dan pemerintah desa melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap kegiatan semacam ini. Kepala Dinas Dukcapil pun menekankan keberadaan tim ini adalah sepenuhnya untuk segera menuntaskan kebijakan nasional tentang administrasi kependudukan. “Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara gradual dan terrencana secara koordinatif,” tegasnya.

Ia menghimbau para perangkat desa dan kecamatan agar lebih gencar mensosialisasikan tertib kependudukan terutama pada masalah data kematian warga agar menjadi lebh tertib. (her)