Banyak Tempat Hiburan Malam di Senggigi Diduga Tak Berizin

Giri Menang (Suara NTB) – Ketua Asosiasi Pengelola Hiburan (APH) Senggigi, Herman menyatakan banyak tempat hiburan malam atau kafe-kafe kecil diduga tak berizin.

Kafe-kafe ini malah nyaris mengalahkan pendapatan kafe besar yang resmi. Pasalnya omzetnya hingga puluhan juta per malam. Pemda pun diminta untuk melakukan penyisiran agar tidak ada kesan tebang pilih dalam menarik pajak terhadap pengelola hiburan malam. Disamping itu, keberadaan kafe-kafe ini mempengaruhi pengunjung di kafe besar.

Iklan

Herman mengakui, di Senggigi banyak kafe-kafe kecil tak berizin memiliki omzet besar. Namun kafe-kafe ini luput dari Pemda. Keberadan kafe-kafe ilegal ini salah satu penyebab penurunan pendapatan resmi di wilayah Senggigi.

Herman mempertanyakan kenapa kafe-kafe ini dibiarkan, tidak disisir Pemda. Lantas apa pekerjaan Pemda terkait hal persoalan ini. Dibandingkan dengan di Bali, Pemda saling dukung dengan pengusaha. Kalau ada kedai tuak yang membuka karoke dan PS-nya maka disisir oleh Pemda setempat.

Pihaknya sudah mengimbau agar semua pengelola hiburan membuat izin resmi ke Pemda agar aktivitas mereka legal. Disamping bisa memberi kontribusi ke Pemda. Menyoal adanya tarik ulur terkait pajak 25 persen yang mesti disetor ke Pemda ia meminta agar pemda bijak. Sebab persoalan ketidakmampuan pengelola hiburan ini dikarenakan pendapatan mereka tak signifikan, lantaran pengunjung banyak memilih ke lokasi hiburan kecil.

Menyoal adanya dugaan kafe-kafe tak berizin di Senggigi, kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyatakan terkait perizinan bukan ranahnya. Namun pihak Pemda tentu tidak akan membiarkan dan bakal menindak tegas. Menurutnya, semua akan ditindak, bukan hanya kafe besar.

Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Lobar, H.  Dulahir menyatakan terkait kafe-kafe tak berizin, pihaknya tentu akan melakukan penyisiran. Berbekal informasi ini pihaknya akan menindaklanjuti dengan turun. Pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pihak pengelola hiburan dalam hal ini APH. “Kami akan turun menelusuri kebenaran terkait dugaan kafe-kafe tak berizin, harus berizin kalau tidak tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan,” tegas Dulahir. (her)