Banyak Rumah Tangga Miskin Tak Tercover Bantuan

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

WAKIL  Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., mengatakan berdasarkan data BPS, masih banyak rumah tangga miskin di desil 1 dan 2 yang tidak tercover menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Untuk itu, ia menekankan akan Bupati/Walikota menyeriusi perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akan dijadikan acuan dalam intervensi seluruh program penanggulangan kemiskinan di NTB.

“Data BPS Maret 2020. Yang dapat KPS ada 2,6 persen di desil 10. Dapat PKH 0,1 persen di desil 10. Dapat KPS dan BPNT 0,8 persen. Dapat PKH dan BPNT 0,4 persen. Mungkin kalau sekarang datanya sudah divalidasi, mungkin berubah. Tapi inilah kondisinya. Desil 9, desil 8 masih ada yang dapat bantuan. Lihat desil I, seharusnya 100 persen dapat KPS. Dapat KPS 2 persen, dapat PKH 1,1 persen. Dapat semua jenis bantuan cuma 16,8 persen,” kata Wagub saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 26 Agustus 2021.

Iklan

Ia mengatakan adanya rumah tangga di desil 8, desil 9 dan desil 10 yang notabenenya masyarakat mampu mendapatkan bantuan sosial karena datanya masih belum valid. Seharusnya, kata Wagub, rumah tangga yang berada di desil 1 dan desil 2 semuanya dapat bantuan dari pusat.

“Kalau kita berkutat pada program sendiri-sendiri tapi tidak peduli dengan data ini. Mau sampai kapan juga ndak akan pernah selesai-selesai angka kemiskinan ini,” tegasnya.

Untuk itulah, kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini, ia betul-betul memberikan stressing atau penekanan agar DTKS mulai dari desil 1 sampai desil 10 agar benar-benar valid. Dikatakan, NTB termasuk provinsi di Indonesia yang terdepan dalam perbaikan DTKS sejak 2019 lalu.

“Artinya, kalau data ini tidak diselesaikan, ndak mungkin kita akan bisa menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. Tapi kalau ini kita selesaikan, berdasarkan persentase dari BPS. Kalau data valid, bisa berpengaruh sampai 8 persen dari angka kemiskinan,” sebutnya.

Ia meminta perbaikan data ini benar-benar diseriusi. OPD provinsi bisa bersinergi dengan 10 kabupaten/kota sampai tingkat desa untuk validasi data. Dikatakan, validasi data merupakan pekerjaan yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus.

“Inilah yang harus dipahami ileh 10 kabupaten/kota. Supaya mereka juga memiliki gerak yang sama geregetnya dengan kita. Makanya, kita harus pertemuan dengan bupati/walikota se – NTB,” kata Wagub.

Menurut Wagub, Pemda Kabupaten/Kota juga harus memahami tentang validasi data ini. Jika mereka memahami, maka akan sama semangatnya dengan provinsi.

“Sekarang dan ke depan harus betul-betul sistematis. Karena kalau tidak demikian, sampai kapan pun penurunan kemiskinan di NTB, kita mau jalan seperti siput. Begitu tepat datanya, tepat sasaran, tepat waktu penyalurannya. Pengaruhnya signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,” tandasnya.

Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Iswandi, M.Si., mengatakan ada beberapa kesimpulan dalam rakor penanggulangan kemiskinan tersebut. Pertama, memastikan ada update data atau pemutakhiran data yang berjalan dengan baik.

Kedua, akan dilakukan pertemuan dengan TKPKD kabupaten/kota. Diupayakan meminta kehadiran seluruh Wakil Bupati sebagai Ketua TKPKD bersama Sekda dan Bappeda  membahas pemutakhiran data secara berkelanjutan atau  terus menerus di kabupaten/kota.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.040  orang atau 14,23 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang atau 14,14 persen. Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen.

Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 391.890 orang atau 14,92 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 354.770 orang atau 13,37 persen.

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada Maret 2021, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,88 persen untuk perkotaan dan 75,50 persen untuk perdesaan.

Pada periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari 2,740 pada September 2020 menjadi 2,239 pada Maret 2021. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,730 pada September 2020 menjadi 0,491 pada Maret 2021. Ini berarti kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,351 pada Maret 2021.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari  2,636 pada September 2020 menjadi 2,129 pada Maret 2021. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,714 pada September 2020 menjadi 0,511 pada Maret 2021. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,745 pada September 2020 menjadi 0,471 pada Maret 2021. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional