Banyak Randis di Dompu Belum Bayar Pajak

Dompu (Suara NTB) – Temuan Komisi III DPRD NTB bahwa ada sekitar 900-an unit randis dinas (randis) yang belum  dibayarkan pajaknya di Samsat Dompu harus disikapi oleh pemda. Menertibkan randis dan mensinkronkan data randis dengan Samsat harus dilakukan agar tidak terkesan justru Pemda tidak memberikan contoh yang baik dalam membayar pajak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel kepada Suara NTB, Minggu, 26 Maret 2017 mengatakan, temuan komisi III DPRD NTB saat melakukan sidak di kantor pelayanan Samsat di pulau Sumbawa yang menemukan hanya 600-an randis yang dibayarkan pajaknya dan terdapat 900-an randis belum dibayarkan pajaknya harus dikoordinasikan Pemda Dompu. Hal ini untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat. Ketika randis tersebut sudah dilelang atau dipindahtangan melalui proses lelang, bisa dihapus dari kewajiban pemerintah. Begitu juga ketika randis tersebut sudah tidak berfungsi, bisa dikoordinasikan untuk penghapusan pajaknya.

“Bila itu tidak dilakukan, akan terus muncul data randis yang menjadi kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan pajaknya. Itu akan memberi kesan bahwa Pemda sendiri tidak memberikan kesan yang baik dalam ketaatan pembayaran pajak,” terangnya.

Iklan

Apalagi pajak randis ini, lanjut Abdullah, akan menjadi sumber pendapatan lain – lain dan akan dimanfaatkan bagi pembangunan di daerah. Atau bisa jadi, di antara randis yang belum dibayarkan pajaknya tersebut, justru randis yang masih aktif dipakai untuk operasional pemerintah. Baik itu randis roda dua atau roda empat.

“Jangan – jangan randis itu tetap dianggarkan pajaknya, tapi tidak pernah dibayarkan. Berarti ada dugaan anggarannya diselewengkan,” katanya.

Keberadaan Badan Pendapatan Daerah yang terpisah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, persoalan ini harus diselesaikan dengan menelusurinya di Samsat. Sehingga potensi pendapatan daerah bisa diselamatkan untuk pembangunan dan kebocorannya pun bisa ditekan. “Kalau pun itu masih menjadi tanggungjawab daerah, segera diselesaikan. Beri contoh yang baik dalam ketaatan membayar pajak pada masyarakat,” pesan Abdullah. (ula)